Plus Minus Setahun Jokowi-Basuki Menata Jakarta

Belum ada cetak biru pembangunan

Catatan negatif lainnya adalah belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 soal Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2030. RDTR adalah cetak biru secara detail tentang penataan seluruh kawasan, mulai dari kawasan ekonomi khusus, sebaran permukiman kumuh, kawasan PKL, hingga kawasan konservasi suatu kota. RDTR Jakarta itu menjadi turunan dari Perda 1 Tahun 2013 tadi.

"Ini kunci persoalan Jakarta 20 tahun ke depan. Kalau enggak punya RDTR, apa dasar Pemprov DKI menata kawasan kumuh atau PKL?" ujarnya.

Nirwono khawatir penataan kota yang tidak didasarkan pada RDTR akan berujung pada tata kota tanpa rencana alias spontanitas. Jika tak berkiblat pada RDTR, maka pembangunan dan penataan kawasan tidak akan berkelanjutan. Begitu Jokowi jadi presiden, misalnya, tak ada kepastian proyek penataan yang sudah ia lakukan akan berlanjut pada kepemimpinan selanjutnya.

Problem SDM

Semua catatan minus di atas, menurut Nirwono, merujuk pada satu hal, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan yang digagas Jokowi belum bisa melahirkan abdi masyarakat yang sevisi dengan pemimpinnya soal bagaimana membangun Ibu Kota. Di satu sisi, konsep Jakarta Baru belum bisa dijawab oleh para kepala dinas, wali kota, hingga camat dan lurah yang dipilih Jokowi sekalipun. Akibatnya, Jokowi dan Basuki menghadapi kendala saat mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya.

Indikator hal tersebut adalah penyerapan APBD 2013 hingga Oktober. Nirwono mencatat penyerapan anggaran tahun ini adalah yang terendah sejak 30 tahun terakhir, yakni hanya sekitar 12 persen. Angka ini menunjukkan, mulai dari satuan kerja perangkat daerah atau dinas hingga camat dan lurah tidak maksimal menjalankan program Jakarta Baru.

"Pertanyaannya, kenapa relokasi dan penataan PKL berhasil? Karena itu didukung CSR. CSR itu baik hanya karena cepat pelaksanaannya serta tak perlu ribet di laporan pertanggungjawaban. Tapi tidak baik juga, kalau begitu SKPD kerjanya apa? Masak cuman nontonin doang," ujarnya.

Belum lagi soal kosongnya lima pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov DKI, di mana seluruhnya merupakan posisi strategis bagi pembangunan. Menurutnya, Jokowi harus mengisi jabatan tersebut sesegera mungkin untuk memperlancar birokrasi Pemprov DKI. "Atas semuanya itu, tentu di luar KJS dan KJP, ya, saya kasih nilai 6,5 saja," kata Nirwono.