Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Pengendara Kendaraan Pribadi Akan Iri Lihat "Busway" Lancar

Kompas.com - 11/11/2013, 11:09 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya bekerja sama untuk mensterilisasi jalur transjakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari kebijakan itu menambah macet ruas jalan Ibu Kota. Namun, apabila jalur transjakarta tetap dibuka untuk umum, kemacetan tetap saja terjadi di Jakarta.

"Kita sadar, tidak mungkin kemacetan bisa selesai tanpa memaksa orang-orang untuk pindah ke transportasi massal," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Satu hal yang menjadi masalah adalah pengadaan bus sedang yang terlambat. Awalnya, bus sedang itu datang pada November ini. Namun, karena berbagai kendala, bus sedang itu baru datang pada Desember mendatang. Bus-bus sedang itu kemudian terintegrasi dengan transjakarta di jalur transjakarta.

Pada Desember 2013, akan dioperasikan sekitar 460 unit bus transjakarta untuk melayani sejumlah koridor. Pada tahun 2014, akan ditambah lagi 1.000 bus, monorel, MRT, pemberlakuan electronic road pricing (ERP) di jalan-jalan protokol. Nantinya akan dibuat jalur khusus sepeda sehingga orang yang bepergian dengan bersepeda akan bertambah.

"Menambah kendaraan saja teorinya belum tentu membuat orang mau pindah ke transportasi massal. Harus ada ERP, pajak parkir, yang paling penting bikin orang nyaman naik transportasi massal dan membuat yang lainnya iri. Kalau kamu iri, kamu pindah ke bus," kata Basuki.

Pengadaan ratusan bus dan transjakarta tak menutup kemungkinan akan menambah macet Jakarta. Basuki pun tak memungkiri kemungkinan tersebut. Konsep Basuki adalah warga boleh sesuka hati membeli mobil dan ada beberapa ruas jalan berbayar.

Warga yang terkena macet di ruas jalan Ibu Kota akan melihat kosong dan nyamannya bus sedang dan transjakarta. Dengan itu, warga pengguna kendaraan pribadi dan terjebak macet merasa iri hingga akhirnya beralih ke transportasi umum.

"Jadi, teorinya itu. Soal parkir mahal, jalan berbayar ini adalah dalam rangka membuat orang itu mengurangi jumlah mobil pribadi di jalan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Naedi Acungkan Jempol dan Tersenyum Usai Faizal Terhasut Bunuh Sang Paman di Pamulang

Naedi Acungkan Jempol dan Tersenyum Usai Faizal Terhasut Bunuh Sang Paman di Pamulang

Megapolitan
PDI-P Bebaskan Sekda Supian Suri Pilih Bakal Calon Wakil Wali Kota di Pilkada 2024

PDI-P Bebaskan Sekda Supian Suri Pilih Bakal Calon Wakil Wali Kota di Pilkada 2024

Megapolitan
Dibacok Empat Kali oleh Keponakan yang Dendam, Penyebab Pria di Pamulang Tewas di Tempat

Dibacok Empat Kali oleh Keponakan yang Dendam, Penyebab Pria di Pamulang Tewas di Tempat

Megapolitan
Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Diduga akibat Penyempitan Jalan Imbas Proyek LRT

Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Diduga akibat Penyempitan Jalan Imbas Proyek LRT

Megapolitan
Bunuh Pamannya, Faizal Emosi Dibangunkan Saat Baru Tidur untuk Layani Pembeli di Warung

Bunuh Pamannya, Faizal Emosi Dibangunkan Saat Baru Tidur untuk Layani Pembeli di Warung

Megapolitan
Hindari Kecurigaan, Faizal Sempat Simpan Golok untuk Bunuh Pamannya di Atas Tumpukan Tabung Gas

Hindari Kecurigaan, Faizal Sempat Simpan Golok untuk Bunuh Pamannya di Atas Tumpukan Tabung Gas

Megapolitan
Minta Dishub DKI Pilah-pilah Penertiban, Jukir Minimarket: Kalau Memaksa, Itu Salah

Minta Dishub DKI Pilah-pilah Penertiban, Jukir Minimarket: Kalau Memaksa, Itu Salah

Megapolitan
Babak Baru Kasus Panca Pembunuh 4 Anak Kandung, Berkas Segera Dikirim ke PN Jaksel

Babak Baru Kasus Panca Pembunuh 4 Anak Kandung, Berkas Segera Dikirim ke PN Jaksel

Megapolitan
KPU DKI Beri Waktu Tiga Hari ke Dharma Pongrekun untuk Unggah Bukti Dukungan Cagub Independen

KPU DKI Beri Waktu Tiga Hari ke Dharma Pongrekun untuk Unggah Bukti Dukungan Cagub Independen

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Istana Bogor, Minta Jokowi Berhentikan Pejabat yang Antikritik

Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Istana Bogor, Minta Jokowi Berhentikan Pejabat yang Antikritik

Megapolitan
Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Warga: Sudah Jadi Pemandangan yang Umum Setiap Pagi

Banyak Motor Lewat Trotoar di Matraman, Warga: Sudah Jadi Pemandangan yang Umum Setiap Pagi

Megapolitan
Menolak Ditertibkan, Jukir Minimarket: Besok Tinggal Parkir Lagi, Bodo Amat...

Menolak Ditertibkan, Jukir Minimarket: Besok Tinggal Parkir Lagi, Bodo Amat...

Megapolitan
3 Pemuda di Kalideres Sudah 5 Kali Lakukan Penipuan dan Pemerasan Lewat Aplikasi Kencan

3 Pemuda di Kalideres Sudah 5 Kali Lakukan Penipuan dan Pemerasan Lewat Aplikasi Kencan

Megapolitan
Kejari Jaksel: Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta Agar Banyak Peminat

Kejari Jaksel: Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta Agar Banyak Peminat

Megapolitan
Jebak Korban di Aplikasi Kencan, Tiga Pemuda di Kalideres Kuras 'Limit Paylater' hingga Rp 10 Juta

Jebak Korban di Aplikasi Kencan, Tiga Pemuda di Kalideres Kuras "Limit Paylater" hingga Rp 10 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com