Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Jika Berpikir Politik, Kami Rugi Beresi Jakarta Sekarang

Kompas.com - 11/11/2013, 13:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah puluhan tahun tertib hukum tidak ditegakkan. Apabila peraturan tertib itu ditegakkan, banyak masyarakat tidak menyenangi kebijakan tersebut. Terlebih lagi, tahun 2013 ini merupakan tahun politik.

Apabila berpikir secara politis, duo pimpinan Jakarta, Jokowi dan Basuki, tak akan menjalankan antisipasi kemacetan mulai sekarang. Mereka akan lebih memilih untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu seusai dengan perhelatan pemilihan umum.

"Secara politik, kami sudah rugi. Itu yang kami maksudkan ketika kita bicara untuk memperbaiki sebuah kondisi. Kalau bicara politik, kami rugi melakukan semuanya sekarang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Namun, Basuki meyakini kebijakan mengatasi kemacetan dapat menyadarkan warga untuk tertib hukum. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi untuk mencapai tertib sosial, harus tertib hukum dahulu," ujar Basuki.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah di Ibu Kota, Pemprov DKI rencananya akan mendatangkan ratusan bus sedang dan transjakarta pada Desember mendatang. Selain itu, Jakarta juga akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Rencananya, jalur di Koridor I jurusan Blok M-Kota akan diberlakukan ERP. Setiap mobil atau kendaraan pribadi yang melintasi jalur ERP akan dikenakan biaya sekitar Rp 22.000.

Antisipasi kemacetan lainnya adalah dengan meningkatkan tarif parkir on street atau di bahu jalan. Basuki juga memiliki ide lain dengan penggunaan stiker hologram sebelum penerapan ERP. Mereka yang boleh melintasi jalur ERP hanyalah yang mobilnya menggunakan stiker hologram. Stiker hologram itu direncanakan dijual dengan harga Rp 1 juta untuk satu bulannya.

"Terus motornya kita tahan tidak boleh masuk Koridor I. Jadi, perkenalan dulu nih, situasinya kayak begini. Itu yang kita lakukan," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sejak dilakukannya sterilisasi pada 30 Oktober 2013, jumlah pelanggaran penerobos jalur transjakarta sudah berkurang. Tercatat, jumlah pelanggar penerobos jalur transjakarta sejak pemberlakuan sterilisasi mencapai 3.272 pelanggar.

Koridor IX, dengan rute Pinang Ranti-Pluit, merupakan koridor dengan penyumbang terbanyak pelanggar penerobos jalur transjakarta. Tahun ini, tercatat 13.054 pelanggar ditindak di jalur tersebut. Jumlah ini lebih besar dibandingkan koridor rawan pelanggaran lainnya, seperti Koridor I, III, V, dan VI. Sepanjang 2013, hingga November, ada 56.000 pelanggar yang telah ditindak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com