Kekerasan terhadap Anak Didominasi Keluarga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak banyak terjadi pada keluarga dengan kategori ekonomi kurang mampu.

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) mencatat, kasus kekerasan terhadap anak pada kalangan ekonomi mampu atau kalangan atas di tahun 2013 terjadi sebanyak 70 kasus. Sementara 809 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di keluarga dengan tingkat ekonomi bawah.

Di tingkat status ekonomi menengah, kasus kekerasan terhadap anak terjadi sebanyak 301 kasus.

Data tersebut berasal dari catatan Komnas PA yang dihimpun melalui pengaduan langsung, surat, email, telepon, dan fax. Sementara itu, mereka juga menghimpun data dari media cetak maupun elektronik dan lainnya.

Sekretaris Jenderal Komnas PA Samsul Ridwan mengatakan, meski kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi pada keluarga di tingkat ekonomi atas, namun yang paling dominan ada pada kalangan berstatus ekonomi bawah atau tak mampu.

"Kekerasan terhadap anak itu banyak terjadi di kalangan keluarga yang ada di garis kemiskinan. Meski di kalangan keluarga yang menengah dan kaya juga sama. Tapi, angka yang banyak dari keluarga dengan ekonomi bawah," kata Samsul, di kantor Komnas PA, Rabu (20/11/2013)

Contoh yang menjadi sorotan, katanya, yakni kasus kejahatan seksual seorang anak berinisial RI, pelajar kelas V SD dari keluarga tak mampu yang pelakunya bapak kandung korban, dan juga kematian bayi AL yang berusia 9 bulan, yang ternyata diperkosa oleh pamannya kandungnya sendiri.

Kendati demikian, Samsul menyatakan keadaan itu tentunya tidak bisa langsung disalahkan. Dia mengatakan harus dilihat secara luas mengapa terjadinya hal seperti itu. "Pemerintah perlu meningkatkan ketahanan keluarga agar keluarga mampu melindungi anak. Peran negara, dan pemerintah untuk merumuskan program meningkatkan ketahanan keluarga," ujar Samsul.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah memastikan isu perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak menjadi wajib baik di pemerintah daerah maupun pusat. Termasuk mewujudkan daerah ramah anak dan bebas kekerasan terhadap anak.