Kompas.com - 16/12/2013, 09:51 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik tudingan tak manusiawi dalam penertiban permukiman di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi, penertiban telah terencana dan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

"Ndak, terencana, ndak manusiawi gimana sih, kita itu kan sudah sosialisasi kepada warga sebelumnya," ujarnya kepada wartawan di sela kesibukannya di Balaikota, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Jokowi menegaskan, warga yang rumahnya dibongkar memang tidak memenuhi kriteria mendapatkan rumah susun sebagai relokasi. Sebab, mereka tidak ber-KTP DKI dan mengontrak kepada warga yang menguasai lahan yang diketahui milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

"Ada pemilik yang punya 20 rumah di situ, masak kita berikan rusun? Hati-hati, tanah itu punya negara, bisa pidana," ujarnya.

"Kalau seperti Ria Rio, Pluit, pasti kita ajak bicara dulu. Wong ini mereka juga mendirikan rumah terus. Dianggap kalau mendirikan rumah, nanti dituker sama rusun yang lebih gede. Kita ini enggak sembarangan, tapi lihat yang terjadi di lapangan juga," lanjutnya.

Yang mengejutkan pihaknya, lanjut Jokowi, ketika sosialisasi kepada warga dilakukan, Pemprov DKI yang didampingi aparat kepolisian menemukan puluhan senjata tajam dan bom molotov di rumah warga. Jokowi mengaku tidak mengetahui kegunaan senjata itu, apakah akan digunakan untuk melawan Satpol PP dan personel Polri saat tindak penertiban dilakukan atau tidak.

Kompas.com belum dapat mengonfirmasi Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan AKBP Suyudi. Pesan singkat yang dikirimkan belum dibalas dan kontak melalui telepon pun belum tersambung.

Jokowi dinilai tidak manusiawi oleh pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwana Joga karena tidak menyediakan rusun untuk warga yang tergusur di penertiban Taman Burung. Pemerintah Provinsi Jakarta dianggap hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal.

"Kalau penertiban terus dilakukan, akan memberikan efek kurang baik atas persepsi masyarakat ke pemprov. Artinya, gubernur dikatakan tak manusiawi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Megapolitan
Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Megapolitan
Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Megapolitan
Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Megapolitan
Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Megapolitan
Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Megapolitan
Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani 'Speak Up' Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani "Speak Up" Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.