Kompas.com - 18/12/2013, 10:33 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh pelosok tanah air melakukan aksi mendukung pengesahan Undang-Undang Desa di depan Gedung DPR/MPR RI Senayan. Aksi tersebut sedikit membuat lalu lintas di depan Gedung DPR tersendat.

Para kepala desa yang datang sejak Subuh tersebut tampak memenuhi depan gerbang Gedung DPR, hingga memakan setengah bahu jalan. Hal ini membuat kendaraan melintas harus mengambil lajur paling kanan dan busway. Namun, hal itu tidak membuat kemacetan.

Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan sejauh ini aksi berjalan kondusif.

"Lalu lintas juga lancar. Kita kerahkan 30 personel lalu lintas, dan juga di dalam ada personel Brimob dan Sabhara yang juga mengamankan," ujar Budiyanto, Rabu (18/12/2013) pagi.

Mendukung UUD Desa

Humas APD Forum Pembaruan Desa Sugeng Wiyono mengatakan, pihaknya meyakni bahwa Undang-Undang Desa dapat disetujui oleh anggota dewan pada hari ini. Sebab, hari ini merupakan sidang terakhir untuk memutuskan disahkan atau tidak Undang-Undang Desa tersebut.

"Petentapan undang-undang tiga kali masa sidang. Dua kali masa sidang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sekarang 1 kali masa sidang ini yang terakhir berarti harus ada putusan," kata Sugeng kepada Kompas.com, di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sugeng mengklaim, 99 persen diyakni putusan sudah akan disetujui oleh anggota dewan. Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang itu sendiri, yakni agar anggaran APBN sebanyak 10 persen bisa masuk di desa.

"Harapannya 10 persen APBN. Tapi dikabulkan berapa pun ndak masalah. Minimal 5 persen," ujar Sugeng.

Dirinya mengatakan, anggaran nantinya dapat berguna untuk pemberdayaan desa dan meningkatkan ekonomi desa. 40 persen dari anggaran akan digunakan bagi pembangunan infrastruktur pedesaan, 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat dengan ekonomi lemah, dan anggaran rutin desa 30 persen. Selain itu, dengan dukungan APBN, dia mengklaim maka desa akan dapat menyangga kota, serta mengurangi persoalan urbanisasi masyarakat desa ke kota.

"Urbanisasi ke kota bisa berkurang karena desa ada duit," ujarnya.

Kepala Desa Jeketro, Kelurahan Jeketro, Kecamatan Gubuk, Jawa Tengah, Ngadino mengatakan, berbagai kegiatan yang diurus seorang kepala desa meliputi pengurusan surat pengantar pembuatan KTP, surat kelahiran, surat kematian, dan sebagai ujung tombak masyarakat desa. Ia berharap agar UU Desa bisa disetujui hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Megapolitan
Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Megapolitan
Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Megapolitan
Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.