Kompas.com - 04/01/2014, 08:11 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan beragam alasan untuk menjelaskan keenggannyannya beralih ke tranportasi massal sekalipun ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai hal itu.

"Kalau saya naik angkot, jadwal saya semua berantakan. Karena jam setengah delapan pagi, saya harus mulai rapat di sini (Balaikota)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014). Dia mengatakan juga akan mengikuti instruksi tersebut, bila di dalamnya diatur pula bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena kewajiban naik angkutan umum.

Bila instruksi itu jelas mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena juga kewajiban menumpang kendaraan umum alih-alih kendaraan pribadi, Basuki mengaku akan mengikuti instruksi tersebut meskipun tak suka. Basuki pun menegaskan bahwa dia taat konstitusi, bukan taat konstituen.

"Ngapain gue mesti naik bus kalau cuma sebulan sekali. Kalau mau naik bus, harus sering, baru ada efeknya. Itu lebih bagus," ujar Basuki. Kalaupun dia ditegur Jokowi soal aturan angkutan umum ini, Basuki akan memilih naik taksi daripada bus atau tranportasi massal lainnya.

Basuki bersikukuh yang terpenting baginya adalah tiba di kantor pada pukul 07.30 WIB, seperti kesehariannya selama ini, sehingga bisa memulai aktivitas seperti biasa. Dia tak mempermasalahkan bila karena penolakannya soal naik angkutan massa ini akan berimbas tak akan terpilih lagi di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta untu periode berikutnya.

"Mau bilang Ahok arogan, emang gue arogan. Terserah lo deh, yang penting orang bisa merasakan hasil kerjanya," kata Basuki. Seperti diberitakan, mulai Jumat (3/1/2014), para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan penjemput yang disediakan, ojek, taksi, bus kota, hingga sepeda.

Peralihan moda transportasi para pegawai negeri itu terjadi setelah keluar Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum. Jokowi dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun terpantau menunggang sepeda ke balai kota. Hanya Basuki yang bersikukuh menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan mobil pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

Megapolitan
Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Megapolitan
Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Seorang Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Lakukan Pengawalan ke Bekasi

Megapolitan
Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Saat Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak PSI Mengaku Diintimidasi Usai Lapor Polisi…

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.