Kompas.com - 04/01/2014, 08:11 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan beragam alasan untuk menjelaskan keenggannyannya beralih ke tranportasi massal sekalipun ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai hal itu.

"Kalau saya naik angkot, jadwal saya semua berantakan. Karena jam setengah delapan pagi, saya harus mulai rapat di sini (Balaikota)," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (3/1/2014). Dia mengatakan juga akan mengikuti instruksi tersebut, bila di dalamnya diatur pula bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena kewajiban naik angkutan umum.

Bila instruksi itu jelas mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur terkena juga kewajiban menumpang kendaraan umum alih-alih kendaraan pribadi, Basuki mengaku akan mengikuti instruksi tersebut meskipun tak suka. Basuki pun menegaskan bahwa dia taat konstitusi, bukan taat konstituen.

"Ngapain gue mesti naik bus kalau cuma sebulan sekali. Kalau mau naik bus, harus sering, baru ada efeknya. Itu lebih bagus," ujar Basuki. Kalaupun dia ditegur Jokowi soal aturan angkutan umum ini, Basuki akan memilih naik taksi daripada bus atau tranportasi massal lainnya.

Basuki bersikukuh yang terpenting baginya adalah tiba di kantor pada pukul 07.30 WIB, seperti kesehariannya selama ini, sehingga bisa memulai aktivitas seperti biasa. Dia tak mempermasalahkan bila karena penolakannya soal naik angkutan massa ini akan berimbas tak akan terpilih lagi di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta untu periode berikutnya.

"Mau bilang Ahok arogan, emang gue arogan. Terserah lo deh, yang penting orang bisa merasakan hasil kerjanya," kata Basuki. Seperti diberitakan, mulai Jumat (3/1/2014), para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan penjemput yang disediakan, ojek, taksi, bus kota, hingga sepeda.

Peralihan moda transportasi para pegawai negeri itu terjadi setelah keluar Instruksi Gubernur Nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum. Jokowi dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun terpantau menunggang sepeda ke balai kota. Hanya Basuki yang bersikukuh menggunakan kendaraan dinas lengkap dengan mobil pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.