Kompas.com - 26/02/2014, 17:51 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan dalam diskusi bersama redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014). KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan dalam diskusi bersama redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan perusahaan yang memenangkan tender pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB). Ia menduga, ada kesalahan prosedur dalam proses lelang sehingga perusahaan yang memenangkan tender tak sesuai dengan standar.  

Sejumlah perusahaan vendor atau penyedia yang menang tender, menurut Basuki, hanya memiliki pengalaman di bidang pengadaan alat berat, alat bangunan, maupun alat angkut. 

"(Perusahaan) yang menang tender enggak pernah ngurus soal bus. Masa biasa menyediakan alat berat kok bisa menang tender bus," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Seharusnya, lanjut Basuki, perusahaan pemenang tender adalah perusahaan yang berpengalaman dalam pengadaan bus. Basuki mengatakan, salah satu perusahaan pemenang tender, yaitu PT Putriasi Utama Sari, sebelumnya tidak pernah terlibat dalam pengadaan bus. Selain itu, ia menduga ada ketidaksesuaian dalam proses tender pengadaan bus. 


Dalam pengadaan bus sedang, Dinas Perhubungan DKI Jakarta justru memasukkannya ke tender konstruksi. Dishub DKI berdalih ada proses perakitan badan bus. Padahal, kata Basuki, seharusnya pengadaan bus masuk dalam tender barang dan jasa. Tender konstruksi umumnya dilaksanakan untuk kegiatan konstruksi, seperti pembangunan gedung.

"Dia (Dishub) pakai surat izin usaha perdagangan (SIUP). Logikanya, kalau pengadaan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) sebagai konstruksi. Tapi, SIUJK itu bukan untuk konstruksi mobil," kata Basuki.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal DKI harus menelusuri lebih dalam terkait kesalahan kesalahan prosedur ini. Pemprov DKI menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaporan hasil pemeriksaan proyek tersebut ke BPK telah sesuai dengan prosedur karena sudah terjadi pembayaran meski belum dilunasi. Sebelum membawa persoalan ini ke penegak hukum, kata Basuki, ada tahapan-tahapan audit yang bisa dilakukan instansi pemerintah.

"Saya enggak berani menghakimi ini benar apa enggak. Tahun ini memang harus ada PNS yang dipecat, biar orang takut," ujarnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Tewas dalam Kecelakaan Bus Transjakarta, Dadan Terpental Jauh dari Kursi

Megapolitan
Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Kejaksaan Masih Cari Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Siapkan 8 Jaksa

Megapolitan
Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Proses Lelang Belum Selesai, Revitalisasi Tugu Pamulang Mundur dari Rencana Awal

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Polisi Periksa 5 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Megapolitan
Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.