Soal Iklan di Tiang Monorel, Jokowi Mendadak "Ndak Tahu"

Jawaban Jokowi sore itu tidak begitu memuaskan, termasuk soal kisruh pemanfaatan reklame di pilar monorel DKI Jakarta. Wartawan menanyakan, apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut reklame di sana? Mengingat pemilik pilar yang berdiri di lahan Pemprov DKI itu adalah PT Adhi Karya, tetapi pihak yang mengelola iklan itu malah PT Jakarta Monorail (JM).

"Ndak tahu, ndak tahu. Ndak ngerti. Itu terlalu teknis banget sih, ya. Kok ditanyakan ke saya. Ndak tahu, ndak tahu," ujar Jokowi.

Jawaban sang Gubernur berbeda dengan jawaban beberapa hari sebelumnya. Dalam suatu bincang santai, Jokowi mengatakan bahwa PT JM telah bertindak salah jika mengelola iklan pilar monorel. Seharusnya, pengelolanya adalah PT Adhi Karya.

Seusai menjawab seadanya, Jokowi yang sudah berada dalam mobil langsung menutup kaca jendelanya. Mobilnya melaju meninggalkan Balaikota. Ia enggan menyebutkan ke mana tujuannya.

Berawal dari anggota DPRD DKI

Persoalan iklan di pilar monorel yang mangkrak berawal dari salah seorang anggota DPRD DKI, yakni Prasetio Edi Marsudi, yang mempertanyakan ke mana larinya uang pajak reklame di pilar itu. Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengonfirmasi bahwa pajak iklan di sana masuk ke dinasnya dengan nilai Rp 50 juta per tiang per bulan. Setidaknya, dari 90 pilar, 30 persen dipasangi iklan.

Kemudian, isu itu berkembang menjadi, siapa yang mengelola iklan di pilar tersebut. PT Adhi Karya sebagai pemilik sah pilar-pilar itu menampik mengelola iklan di sana. Mereka tak mau tahu soal iklan yang terpampang di aset senilai Rp 193 miliar itu. PT JM juga sempat membantah mengelola iklan itu.

Penelusuran Kompas.com, iklan-iklan di pilar monorel itu dikelola oleh perusahaan iklan Pariwara Billboard. Perusahaan itu beralamat di Tebet, Jakarta Selatan. Pengelola iklan sudah diketahui, muncul pertanyaan baru. Siapa pihak yang memberikan izin pengelolaan iklan di pilar monorel?

Setidaknya, ada empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang fungsinya bisa menerbitkan izin iklan di lahan milik Pemprov DKI, yakni Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI, Asisten Gubernur Bidang Pembangunan, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Saat dikonfirmasi, keempat instansi tersebut menampik telah memberikan izin bagi Pariwara Billboard untuk mngelola iklan di sejumlah pilar monorel.

Pelaksana Tugas Sekretaris Pemprov DKI Jakarta Wiryatmoko mengakui bahwa meski ilegal, Dinas Pelayanan Pajak DKI tetap menarik pajak reklame dari iklan-iklan itu.

PT JM Berbohong

Seusai pengakuan Pariwara Billboard yang mengaku bekerja sama dengan PT JM, Direktur PT JM Sukmawati Syukur akhirnya membenarkan adanya pemasukan iklan dari tiang pancang monorel yang mangkrak. Menurutnya, tak ada permasalahan yang muncul dengan pemasangan iklan di tiang pancang monorel sepanjang Senayan maupun di Kuningan itu.

"Benar, pihak Pariwara Billboard memang diberi izin untuk memasang iklan di sana (tiang). Sebab, pada tahun 2011, tiang pancang itu seutuhnya milik PT JM," kata Sukma kepada Kompas.com, Senin siang.

Sukmawati mengungkapkan, saat itu, belum ada permasalahan mangkrak-nya pembayaran utang tiang pancang monorel dengan PT Adhi Karya. Bahkan, PT Adhi Karya pada tahun 2011 masih bergabung di konsorsium bersama PT JM membangun monorel.

Sukma menjelaskan, kerja sama dengan Pariwara Billboard telah berlangsung sejak 2011 saat perhelatan akbar SEA Games digelar. Kerja sama itu disepakati setelah Pariwara Billboard memperoleh izin dari konsorsium lain, seperti PT Adhi Karya dan Pemprov DKI Jakarta.