Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Itu Mengusik Pejabat

Kompas.com - 05/05/2014, 21:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Walau perannya amat vital, kehadiran Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta seperti tidak diinginkan. Lembaga paling penting dalam pelelangan barang dan jasa di DKI ini harus babat alas. Saat disahkan pembentukannya pada Maret lalu, lembaga ini belum memiliki kantor.

Bahkan, peralatan kerja yang dibutuhkan pun terus ”dikebiri”, mulai dari komputer, mesin cetak, hingga meja dan kursi. Sejumlah pejabat sepertinya kaget, Pemprov DKI memiliki satu-satunya badan pelelangan barang dan jasa pemerintah bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lembaga ini diharapkan mempersempit ruang gerak permainan anggaran.

Melihat kondisi itu, Kepala ULP DKI Jakarta I Gede Dewa Sony tidak kuat menahan kekesalannya. Harap maklum, amanah kerja yang begitu berat tidak diimbangi dengan kelengkapan sarana. Hari Jumat (2/5), Sony memberanikan diri menyampaikan segala persoalan itu di hadapan Gubernur DKI Joko Widodo beserta sejumlah pejabat teras DKI.

Sony mengawali pembicaraanya dengan mengatakan, ”Bukannya cengeng dan memelas. Jika harus bekerja di lantai, kami akan melakukannya. Kami akan tetap kerja dengan kondisi yang ada. Namun, kami ingin sampaikan yang sebenarnya agar nanti jika ingin membuat lembaga disiapkan dahulu keperluannya.”

Kondisi darurat

Sementara ini ULP DKI menempati ruangan di Gedung Blok H Lantai 20 Balai Kota Jakarta. Kondisi ruang kerja masih darurat. Karena belum dianggarkan khusus, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyewakan komputer, mesin fotokopi, dan meja-kursi.

Namun, durasi sewa perlengkapan tersebut terbatas. Sewa 50 komputer hanya berlaku dalam waktu sebulan, 12 laptop satu bulan, mesin fotokopi 1 bulan. Adapun meja kursi tiga bulan.

Pada 25 April lalu, 50 komputer ULP habis masa sewanya. Lima hari kemudian, sewa tiga mesin fotokopi habis. Dua bulan lagi, sewa meja dan kursi juga akan habis. Walau kemudian dipinjami BPKD, ada 17 komputer dan dua mesin fotokopi, perlengkapan ini masih minim.

Sony sendiri pakai komputer pribadi. Beberapa pegawai menggunakan laptop sendiri. Bahkan, sejumlah pegawai patungan membeli 10 mesin cetak. ”Harapan kami nanti diganti oleh pemerintah. Sebab, ini mendesak dan kami pakai uang sendiri dahulu,” kata Sony.

Bukan hanya itu, ULP pun menghadapi kendala minimnya sumber daya manusia (SDM). Ada 148 pegawai yang direkrut, tetapi baru 125 yang mendapatkan surat keputusan pengangkatan. Sementara yang aktif hingga awal Mei baru 110 pegawai. Beberapa pegawai tidak aktif karena sejumlah alasan yang berbeda.

Di tengah paparan Sony, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andi Baso terlibat pembicaraan kecil dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Wiriyatmoko dan Kepala Biro Umum Agustino Darmawan.

Entah apa yang mereka bicarakan. Raut muka mereka terlihat resah. Mungkin mereka ingin menyiapkan solusi atas persoalan yang disampaikan Sony.

Paling penting

ULP merupakan lembaga paling penting di Pempov DKI Jakarta dalam hal pengadaan barang dan jasa. ULP menangani seluruh pelelangan barang dan jasa di atas Rp 200 juta dan biaya konsultan di atas Rp 50 juta. Paling tidak, ada 7.000 paket pengadaan barang dan jasa yang harus dilelang lewat ULP.

Jika proses di ULP tidak lancar, Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI senilai Rp 72 triliun dipastikan tidak terserap maksimal. Rakyat jugalah yang bakal menanggung kerugiannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maling Motor Bersenpi di Bekasi Residivis, 4 Kali Curi Motor di Pondok Gede

Maling Motor Bersenpi di Bekasi Residivis, 4 Kali Curi Motor di Pondok Gede

Megapolitan
Perempuan Disekap Dua Pria di Apartemen Kemayoran Usai Buka Jasa 'Open BO'

Perempuan Disekap Dua Pria di Apartemen Kemayoran Usai Buka Jasa "Open BO"

Megapolitan
Pejalan Kaki Terlindas 'Dump Truck' di Koja, Kaki Korban Hancur

Pejalan Kaki Terlindas "Dump Truck" di Koja, Kaki Korban Hancur

Megapolitan
5 Tahun Kasus Pembunuhan SIswi SMK di Bogor Belum Terungkap, Polisi Masih Cari Bukti Kuat

5 Tahun Kasus Pembunuhan SIswi SMK di Bogor Belum Terungkap, Polisi Masih Cari Bukti Kuat

Megapolitan
Ingin Gabung Jaklingko, Para Sopir Angkot di Jakut Desak Heru Budi Tanda Tangani SK

Ingin Gabung Jaklingko, Para Sopir Angkot di Jakut Desak Heru Budi Tanda Tangani SK

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Terobsesi Jadi Anggota Polri, tapi Gagal Lolos Saat Tes

Polisi Gadungan di Jaktim Terobsesi Jadi Anggota Polri, tapi Gagal Lolos Saat Tes

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Anak Bersetubuh dengan Pacar untuk Kepuasan Diri

Ibu di Jaktim Rekam Anak Bersetubuh dengan Pacar untuk Kepuasan Diri

Megapolitan
Akses Jalan Tembusan Pasar Jambu Dua Dibuka, Dirut PPJ: Pedagang dan Warga Senang

Akses Jalan Tembusan Pasar Jambu Dua Dibuka, Dirut PPJ: Pedagang dan Warga Senang

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Diduga Dicabuli Teman Sekelas hingga Hamil

Siswi SLB di Jakbar Diduga Dicabuli Teman Sekelas hingga Hamil

Megapolitan
Frustrasi Dijauhi Teman Picu Siswa SMP Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Frustrasi Dijauhi Teman Picu Siswa SMP Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Ulah Polisi Gadungan di Jaktim, Raup Jutaan Rupiah dari Hasil Memalak Warga dan Positif Narkoba

Ulah Polisi Gadungan di Jaktim, Raup Jutaan Rupiah dari Hasil Memalak Warga dan Positif Narkoba

Megapolitan
Jukir Liar Muncul Lagi Usai Ditertibkan, Pengamat: Itu Lahan Basah dan Ladang Cuan bagi Kelompok Tertentu

Jukir Liar Muncul Lagi Usai Ditertibkan, Pengamat: Itu Lahan Basah dan Ladang Cuan bagi Kelompok Tertentu

Megapolitan
Darurat Pengelolaan Sampah, Anggota DPRD DKI Dukung Pemprov Bikin 'Pulau Sampah' di Jakarta

Darurat Pengelolaan Sampah, Anggota DPRD DKI Dukung Pemprov Bikin "Pulau Sampah" di Jakarta

Megapolitan
Peringatan Pemkot Bogor ke Pengelola Mal, Minta Tembusan Pasar Jambu Dua Tidak Ditutup Lagi

Peringatan Pemkot Bogor ke Pengelola Mal, Minta Tembusan Pasar Jambu Dua Tidak Ditutup Lagi

Megapolitan
Polisi Tangkap Maling Motor Bersenpi Rakitan di Bekasi, 1 Orang Buron

Polisi Tangkap Maling Motor Bersenpi Rakitan di Bekasi, 1 Orang Buron

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com