Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Gerindra Jakarta Kembali Ancam Tangkap Ketua KPU

Kompas.com - 10/08/2014, 17:54 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik kembali mengeluarkan ancaman untuk menangkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Sebelumnya, dia mengatakan, massa Prabowo-Hatta akan menyerahkan replika Husni kepada kepolisian.

"Kami minta polisi menangkap dia (Ketua KPU) karena telah menginstruksikan membuka kotak suara sebelum tanggal 8 Agustus sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Replikanya akan kami serahkan kepada polisi besok, dengan harapan polisi segera menangkap yang aslinya. Kalau polisi lambat menangkap, terpaksa kami yang akan menangkap," ujar Taufik, Minggu (10/8/2014).

Selain itu, Taufik mengatakan, tim Prabowo-Hatta juga akan mendatangi Mabes Polri untuk membawa surat keputusan MK terkait waktu pembukaan kotak suara sebagai dasar tudingan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU.

Sebelumnya, enam ketua DPD Gerindra sepakat untuk membawa massa mengepung Gedung MK pada sidang ketiga gugatan hasil pilpres, Senin (11/8/2014). Massa tambahan akan didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau penegak hukum tidak mau menegakkan hukum, masyarakat yang akan tegakkan hukum. MK akan dikepung dari depan dan belakang," katanya.

Sebelumnya, seruan untuk menangkap Ketua KPU disampaikan Taufik dalam orasinya di depan MK, Jakarta Pusat. (Baca: Ketua DPD Gerindra Ajak Massa Prabowo Tangkap Ketua KPU).

Di tempat terpisah, Saiful Mujani Research and Consulting menyampaikan hasil survei terkait pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Hasilnya, hanya 2,3 persen masyarakat yang menganggap pilpres tidak bebas dan tidak jujur.

Sebanyak 48,2 persen responden menilai pilpres berlangsung sangat bebas dan jujur. Sebanyak 29,7 persen responden menilai, pilpres berlangsung bebas dan jujur dengan sedikit permasalahan.

Sementara itu, sebanyak 10,9 persen responden menilai pilpres berjalan bebas dan jujur dengan banyak permasalahan. (Baca: Survei SMRC: Prabowo Sebut Totaliter, Mayoritas Masyarakat Anggap Pilpres Jujur)

Survei juga mendapatkan, langkah Prabowo-Hatta mengajukan permohonan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK tidak didukung oleh pemilihnya sendiri. (Baca: SMRC: Langkah Prabowo Gugat ke MK Tak Didukung Pemilihnya Sendiri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

15 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Bantu Buang Mayat, Adik Pembunuh Wanita Dalam Koper Juga Jadi Tersangka

Megapolitan
Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Banjir Berbulan-bulan di Permukiman Depok, Pemkot Bakal Keruk Sampah yang Tersumbat

Megapolitan
Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper Terungkap, Korban Ternyata Minta Dinikahi

Megapolitan
Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Tak Cuma di Medsos, DJ East Blake Juga Sebar Video Mesum Mantan Kekasih ke Teman dan Keluarganya

Megapolitan
Heru Budi Usul Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Heru Budi Usul Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Ketika Ketua RW di Kalideres Dituduh Gelapkan Dana Kebersihan lalu Dinonaktifkan Pihak Kelurahan...

Megapolitan
6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

6 Anggota Polres Metro Jaksel Dipecat, Sebagian karena Jadi Pengedar dan Pengguna Narkoba

Megapolitan
Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Dua Maling Gasar Motor di Tanjung Priok, Polisi Bergerak meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Hal-hal yang Belum Terungkap di Kasus Brigadir RAT: Motif hingga Sosok Pengusaha yang Dikawal

Megapolitan
Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Rute Transjakarta 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika

Megapolitan
Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta, Berharap Direalisasikan Gubernur DKI

Megapolitan
DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara akibat Sebar Foto dan Video Mesum Mantan Kekasih

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Usul DPRD DKI soal Sekolah Gratis Negeri dan Swasta

Megapolitan
Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Komisi E DPRD DKI Desak Pemprov Wujudkan Sekolah Gratis Negeri dan Swasta, dari TK sampai SMA

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com