Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: DKI Ini Kacau...

Kompas.com - 15/08/2014, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lambatnya manajemen kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait usulan pembuatan SK Mendagri atas pelantikan 106 anggota DPRD DKI Terpilih 2014-2019.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri Dodi Riyadmadji mengaku baru mendapat usulan SK pelantikan anggota DPRD DKI pada Rabu (13/8/2014) sore.

"DKI ini kacau, ingin diangkat lebih dulu dari daerah lain tapi baru kemarin kasih usulan," kata Dodi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) yang ada, pembuatan SK memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya. Meski demikian, karena hal ini mendesak, ia berjanji bakal secepatnya memproses dan menerbitkan SK Mendagri sebelum tanggal pelantikan, yakni pada 25 Agustus 2014. "Kami usahakan secepatnya (SK) keluar," kata Dodi.

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede optimis pelantikan anggota dewan terpilih tetap sesuai rencana awal. Ia mengakui, hingga kini, SK Pengangkatan dari Mendagri belum terbit.

Surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas penetapan 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 telah diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu juga telah diteruskan ke Kemendagri melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta. "Pengangkatannya tergantung kalau SK-nya sudah keluar. Mudah-mudahan semua sesuai rencana awal," kata Mangara.

Untuk acara pelantikan, Mangara menjamin tidak ada acara yang mewah. Pelantikan bakal diselenggarakan seperti pelantikan anggota DPRD tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelantikan anggota DPRD DKI.

"Kita dapat alokasi anggaran untuk Sekwan Rp 120 miliar. Dana itu untuk gaji pegawai, dan kegiatan operasional, bukan untuk pelantikan," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku hingga kini belum mendapat undangan pelantikan anggota DPRD DKI terpilih. Ia justru melihat adanya ketidakharmonisan antara hubungan Kemendagri dengan Pemprov DKI. "Jaraknya itu dekat tapi jauh," ujar adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik ini.

Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Sebab, Sanusi telah melakoni pelantikan wakil rakyat ini sejak periode-periode sebelumnya. "Kalau misalnya pelantikannya diundur, saya juga tetap anggota dewan," kata Sanusi berseloroh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Temui Heru Budi di Balai Kota, Ahmed Zaki Pastikan Bukan Bahas Isu Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Warga Tangkap Pria yang Diduga Tusuk Perempuan di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Pemprov DKI Tertibkan 15 Rumah Kumuh di Tanah Tinggi, Direnovasi Jadi Tipe 36

Megapolitan
Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com