Ini Alasan Gerindra dan PDI-P Merasa Berhak Jadi Pendamping Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengklaim memiliki hak untuk mengajukan posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang bakal kosong setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mundur sebagai Gubernur DKI nantinya.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan, apabila nantinya hubungan antara PDI-P dan Gerindra tak juga membaik, partainya akan mengusulkan kader Gerindra untuk menjadi wakil gubernur untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menjadi Gubernur DKI.

"Apakah kami akan bangun koalisi baru dengan PDI-P atau mengusung sendiri-sendiri, inilah yang akan kami pelajari. Tapi bila tak ada titik temu, bisa jadi juga kan ajukan sendiri-sendiri nanti tinggal bagaimana DPRD saja," ujar Desmond di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Desmond mengatakan, anggapan PDI-P bahwa kursi wakil gubernur DKI Jakarta menjadi milik partai berlambang banteng itu hanyalah klaim semata. Menurut dia, tidak ada aturan yang pasti yang mengatur soal keretakan koalisi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah mengakui memang tidak ada aturan yang mengatur soal paket koalisi yang retak di tengah jalan dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dia menyebut komposisi gubernur dan wakil gubernur harus sesuai dengan komposisi koalisi saat pasangan itu didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sejak awal.

"Jadi kalau sekarang gubernur Ahok dari Gerindra, ya wakilnya dari PDI-P. Kalau (wagub dari) Gerindra juga, tidak mencerminkan koalisi yang terdaftar di KPU dong," kata Basarah.

Untuk menghadapi konflik pemilihan wakil gubernur, Basarah menuturkan, PDI-P sudah mempersiapkan sejumlah skenario hingga kemungkinan terburuk. Saat ini, ucap dia, PDI-P di DPRD DKI Jakarta tengah mengawal pembahasan tata tertib pemilihan gubernur.

"Kalau ternyata ada upaya untuk menjegal PDI-P lagi, tatib itu akan kami gugat ke Mahkamah Agung. Kami yakin MA akan membatalkan tatib tersebut," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Basarah mengungkapkan, semenjak pemilu presiden, PDI-P dan Partai Gerindra belum pernah menjalin komunikasi.

Desmond juga mengakui renggangnya hubungan kedua partai ini.

"Bisa jadi peristiwa bu Mega dan pak SBY terulang lagi, bisa aja kan. Tinggal kitanya mau apa nggak kayak begitu," kata Basarah.