Saat ini, ada dua SKPD yang tidak menggunakan pakaian dinas harian (PDH) yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Para pegawai di dua SKPD itu sehari-hari menggunakan kemeja putih serta bawahan berwarna hitam.
"Saya tidak mau lagi (ada PNS) yang hanya berapakaian itu, karena nanti masyarakat memandang kita itu seperti bukan PNS. Walaupun (warna) seragam dinas pemda kurang bagus, tunjukkan kalau kita (adalah) PNS yang excellent dan profesional," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak sepakat atas keputusan dua SKPD yang ingin mengubah image pelayan publik. Mereka berpendapat penggantian seragam dinas dengan kemeja putih itu untuk menghilangkan kesan birokrat dan menjadi lebih ramah melayani.
Sementara Basuki berargumen, tidak ada gunanya berganti baju jika kelakuan dan sifat para pegawai masih sama. Misalnya masih menyalahgunakan anggaran dan "bermain" dengan berbagai proyek.
"Sekarang kan persepsi orang tentang PNS seolah-olah payah, lamban, korupsi. Sekarang PNS dan pegawai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) harus bisa melayani warga dengan baik dan mesti pakai seragam PNS dong. Kemudian, jangan lupa pakai ID (kartu pengenal) yang baik juga," kata Basuki. [Baca: Ahok Kantongi Nama-nama PNS yang Melakukan Pungli Pengurusan Izin]
Seharusnya, lanjut dia, para kepala dinas memberi contoh yang baik kepada anak buahnya untuk rajin mengenakan seragam dinas. Bahkan, Basuki yang bukan seorang PNS, mau mengenakan seragam dinas sesuai jadwal.
Pada hari Senin mengenakan baju dinas linmas berwarna hijau. Kemudian Selasa dan Rabu mengenakan seragam dinas harian berwarna cokelat. Pada hari Kamis mengenakan setelan batik, serta di hari Jumat PNS DKI wajib menggunakan setelan baju khas Betawi, sadariah dan encim.
"Kalau pakai baju yang bukan berciri khas kita, masyarakat justru melihat, 'nanti jangan-jangan DKI memperkerjakan orang dari luar atau swasta, nih'. Padahal Anda kan PNS DKI juga. Jangan lagi berganti pakaian, reformasi birokrasi kita mulai sekarang," ujar Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.