Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2014, 14:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas ancaman aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (24/9/2014) mendatang.

Menurut Basuki, siapa pun boleh melakukan aksi demo asal mendapat izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian. [Baca: Rabu, FPI Gelar Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI]

"Yang saya tahu ya surat (izin aksi unjuk rasa FPI) itu saja, surat ada mau demo," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (22/9/2014).

Basuki mengaku sudah terbiasa menghadapi berbagai penolakan dengan alasan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dia mengatakan, secara konstitusi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila ada kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya, wakilnya secara otomatis menggantikan posisi kepala daerah itu.

Karena itu, Basuki akan menggantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Aku juga menolak FPI. Kalau mereka (FPI) bicara mengancam masalah agama atau ras, itu bisa dipidanakan. Kami tunggu saja. Kalau ada bukti soal ras dan agama, kami enggak beri ampun," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sebagai informasi, sebelumnya kabar aksi unjuk rasa besar-besaran telah ramai dibincangkan di media sosial. Undangan "Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" itu mengatasnamakan ormas Front Pembela Islam (FPI). Massa diminta berkumpul di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

Undangan ini juga berisi maklumat dari DPD FPI Jakarta, yang isinya, yakni DPD FPI DKI Jakarta menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dan DPD FPI DKI Jakarta menyerukan agar Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, DPD FPI DKI Jakarta menyerukan pemilihan gubernur baru melalui DPRD DKI Jakarta atau referendum rakyat Jakarta untuk menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Dalam situs tersebut juga dimuat salinan surat maklumat yang dikeluarkan DPD FPI DKI Jakarta. Isu SARA menjadi alasan penolakan Ahok untuk memimpin Jakarta. Ketua FPI DKI Jakarta Habib Salim Alattas alias Selon ketika dikonfirmasi membenarkan undangan tersebut.

"Kami menolak Ahok dengan dasar arogansi. Dia belagu, dia pikir dia yang berani, kami kagak. Kami buktikan, lawan. Apa enggak ada yang lebih baik dari dia?" ucapnya.

Ia mengklaim jumlah massa yang akan melakukan unjuk rasa hingga 2.000 orang dari berbagai ormas. Pihaknya akan meminta bertemu dengan siapa saja anggota DPRD DKI. Bahkan, ia siap bertemu Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Larang Bisnis 'Numpang' KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Larang Bisnis "Numpang" KK Dalam Pendaftaran PPDB, Disdik DKI: Kalau Ada, Laporkan!

Megapolitan
Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA : Edukasi Anak Sejak Dini Cara Minta Tolong

Anak-anak Rawan Jadi Korban Kekerasan Seksual, Komnas PA : Edukasi Anak Sejak Dini Cara Minta Tolong

Megapolitan
Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Ditipu Oknum Polisi, Petani di Subang Bayar Rp 598 Juta agar Anaknya Jadi Polwan

Megapolitan
Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Polisi Periksa Selebgram Zoe Levana Terkait Terobos Jalur Transjakarta

Megapolitan
Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Polisi Temukan Markas Gangster yang Bacok Remaja di Depok

Megapolitan
Polisi Periksa General Affair Indonesia Flying Club Terkait Pesawat Jatuh di Tangsel

Polisi Periksa General Affair Indonesia Flying Club Terkait Pesawat Jatuh di Tangsel

Megapolitan
Progres Revitalisasi Pasar Jambu Dua Mencapai 90 Persen, Bisa Difungsikan 2 Bulan Lagi

Progres Revitalisasi Pasar Jambu Dua Mencapai 90 Persen, Bisa Difungsikan 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Pemerkosa Remaja di Tangsel Mundur dari Staf Kelurahan, Camat: Dia Kena Sanksi Sosial

Pemerkosa Remaja di Tangsel Mundur dari Staf Kelurahan, Camat: Dia Kena Sanksi Sosial

Megapolitan
Tersangka Pembacokan di Cimanggis Depok Pernah Ditahan atas Kepemilikan Sajam

Tersangka Pembacokan di Cimanggis Depok Pernah Ditahan atas Kepemilikan Sajam

Megapolitan
Kasus DBD 2024 di Tangsel Mencapai 461, Dinkes Pastikan Tak Ada Kematian

Kasus DBD 2024 di Tangsel Mencapai 461, Dinkes Pastikan Tak Ada Kematian

Megapolitan
Selebgram Zoe Levana Terobos dan Terjebak di 'Busway', Polisi Masih Selidiki

Selebgram Zoe Levana Terobos dan Terjebak di "Busway", Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Terobos Busway lalu Terjebak, Selebgram Zoe Levana Bakal Diperiksa

Terobos Busway lalu Terjebak, Selebgram Zoe Levana Bakal Diperiksa

Megapolitan
Sulitnya Ungkap Identitas Penusuk Noven di Bogor, Polisi: Pelaku di Bawah Umur, Belum Rekam E-KTP

Sulitnya Ungkap Identitas Penusuk Noven di Bogor, Polisi: Pelaku di Bawah Umur, Belum Rekam E-KTP

Megapolitan
Sendi Sespri Iriana Diminta Jokowi Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas untuk Maju Pilkada Bogor

Sendi Sespri Iriana Diminta Jokowi Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas untuk Maju Pilkada Bogor

Megapolitan
Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass, 6 WNI Ditangkap

Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass, 6 WNI Ditangkap

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com