Baru 3 dari 8 Pemda Sekitar DKI yang Minta Bantuan Hibah

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, tiga daerah yang mengajukan bantuan, yaitu Pemerintah Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nilai permohonan bantuan yang diajukan bervariasi, dari Rp 250 miliar hingga Rp 1,2 triliun.

”Program akan disetujui selama berhubungan dengan persoalan Jakarta,” kata Saefullah, Rabu (29/10), di Jakarta.

Pemprov DKI masih menunggu ajuan proposal dari pemerintah daerah. Program bantuan itu disahkan bersamaan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.

DKI juga menawarkan program bantuan ke lima pemerintah daerah lain, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Saefullah meminta pemerintah daerah yang ingin menjalin kerja sama dengan DKI segera mengirim proposal program.

”Kami tidak memaksa. Daerah yang tidak menginginkannya, kami tidak akan memberi bantuan,” kata Saefullah.

Penolakan pengajuan bantuan pernah disampaikan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Sebelumnya, dana bantuan ke pemerintah daerah di sekitar Jakarta diberikan sekitar Rp 40 miliar untuk semua daerah di sekitar Jakarta. Dana bantuan yang telah dikucurkan akan dievaluasi penggunaannya. Begitu pun dengan yang akan dikucurkan, tetap harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Diharapkan ada perbaikan penyelesaian masalah kemacetan lalu lintas kendaraan dan penanganan banjir.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengoordinasikan program pemberian bantuan itu kepada DPRD DKI. Pembahasan serupa diperdalam dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pertemuan intensif terus dilakukan meski alat kelengkapan dewan hingga saat ini belum terbentuk.

Basuki meminta program pembangunan yang diajukan pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masalah yang terkait dengan Jakarta. Basuki tidak mempersoalkan besaran bantuan yang diberikan ke sejumlah pemerintah daerah. ”Kami ingin bantu menyelesaikan masalah di pinggiran,” katanya.

Transportasi terkoneksi

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengajukan bantuan program pembangunan jalur bus transjakarta layang dari Blok M-Ciledug (Jakarta). Ia mengusulkan agar jalur bus transjakarta ini bisa terkoneksi hingga Ciledug, Kota Tangerang.

Arief mengusulkan agar jalur bus transjakarta itu bisa terhubung hingga Ciledug, Kota Tangerang. Jika bus transjakarta ini bisa sampai ke Kota Tangerang, kata Arief, kemacetan di Jalan HOS Cokroaminoto, terutama di Ciledug, Larangan, dan Petukangan (Jakarta) dapat berkurang.

Arief juga mengusulkan pembangunan jaringan bus transjabodetabek. Dana bantuan juga dibutuhkan untuk pembangunan perpanjangan jalur Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) tidak hanya dari Terminal Poris Plawad (Kota Tangerang)-Kalideres-Taman Anggrek, Poris-Kalideres-Pasar Baru, serta Poris-Kalideres-Ancol.

Terkait penanganan banjir, kata Arief, pihaknya mengusulkan program antisipasi banjir di wilayah Karang Mulya, Karang Tengah, Kali Mookeverd dari wilayah Cipondoh hingga Jakbar.

”Semua kegiatan bersinergi dengan wilayah mitra di sekitar Jakarta sudah dibahas dalam pertemuan pertama. Kami tinggal menunggu realisasi dari komitmen untuk mengatasi masalah yang terkait dengan Jakarta dan Kota Tangerang serta wilayah lainnya,” kata Arief.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berharap komitmen kerja sama akan terus dijaga. ”Kami menunggu realisasinya dari hasil pertemuan yang sudah dibangun beberapa waktu lalu,” kata Airin.

Salah satu program pembangunan yang diusulkan Pemkot Tangerang Selatan adalah revitalisasi Terminal Pondok Cabe. Perluasan terminal itu dipersiapkan sebagai pengganti Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang ditutup untuk bus antarkota antarprovinsi. (NDY/PIN)