Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 2 Opsi Rekomendasi, Upah Buruh DKI Akan Jadi Rp 2,6 Juta atau Rp 3,5 Juta?

Kompas.com - 13/11/2014, 18:33 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014), memutuskan ada dua opsi upah minim provinsi (UMP) 2015 yang mereka rekomendasikan. Nilai masing-masing opsi itu adalah Rp 2.693.764,40 dan Rp 3.574.179,36.

"Rp 2.693.764,40 merupakan nilai yang diajukan pemerintah, sedangkan Rp 3.574.179,36 diajukan unsur buruh," kata salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, Kamis.

Menurut Sarman, para pengusaha mendukung opsi yang diajukan pemerintah. Semula, kalangan pengusaha di Dewan Pengupahan DKI mengajukan rekomendasi nominal UMP 2015 DKI adalah Rp 2.538.174,31, setara dengan nilai survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang diputuskan pekan lalu.

"Kami dari unsur pengusaha dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan kelangsungan dunia usaha, walaupun dengan berat hati (mendukung) angka yang diajukan pemerintah dan menyepakati angka UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2.693.764,40 atau naik 10,34 persen dari UMP tahun lalu," papar Sarman.

Dua opsi dalam rekomendasi UMP 2015 DKI ini, lanjut Sarman, akan diserahkan kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuk Tjahaja Purnama. Keputusan soal besaran UMP 2015 DKI akan diputuskan Basuki berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan itu.

Sarman mengatakan para pengusaha berharap Basuki menetapkan UMP 2015 dengan bijak. Mereka berharap Basuki juga tak terpengaruh tekanan buruh yang selama beberapa pekan terakhir rutin berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

"Kami berharap Plt Gubernur DKI Jakarta dapat menetapkan UMP 2015 ini secepat-cepatnya untuk kepastian bagi dunia usaha dan pekerja, karena sudah melampaui batas penetapan UMP yang seharusnya tanggal 1 November (2014) sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengupahan," papar Sarman.

"Kalangan industri padat karya dan UKM sangat menunggu kepastian UMP 2015 untuk evaluasi internal kelanjutan usaha mereka apakah mampu atau tidak dengan angka UMP yang nanti akan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta," imbuh Sarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com