Harga BBM Naik, Kenaikan UMP Jadi Sama Saja Bohong

Kompas.com - 18/11/2014, 09:03 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal KOMPAS.COM/FIANPresiden KSPI Said Iqbal
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh seluruh Indonesia menyatakan diri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam. Sebab, lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor, termasuk kaum buruh, menggantungkan nasib dari subsidi harga BBM.

"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas.com, Selasa (18/11/2014) pagi.

Ia menyatakan, kenaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter juga akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50 persen. Kenaikan itu juga berdampak pada peningkatan biaya hidup sewa rumah, transportasi, serta biaya makan para buruh. Sedangkan pengusaha, lanjut dia, dengan kenaikan harga BBM, justru mendapatkan keuntungan infrastruktur dan profit pengusaha tidak berkurang karena menaikkan harga jual barang.

Dia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia 80 dollar AS per barrel, tetapi harga BBM di Indonesia dinaikkan. Padahal, APBN 2014/2015 menggunakan 105 dollar AS per barrel untuk subsidi BBM. Hal itu, kata Iqbal, menandakan ada kelebihan dana subsidi di dalam APBN.

Dia juga menyebut tidak ada hubungan antara "Kartu Sakti" Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dengan pengalihan subsidi BBM. "Itu kan menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS, dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan, buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," lanjut dia.

Tak hanya itu, ia menilai kenaikan BBM di mata buruh diperparah dangan nilai kenaikan upah minimum provinsi dan kota yang terlalu kecil. Menurut dia, salah satu UMP terendah adalah UMP DKI Jakarta yang hanya senilai Rp 2,7 juta.

"Kenaikan UMP itu menjadi sama saja bohong, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Maka dari itu, untuk menolak kenaikan harga BBM itu, buruh mengancam akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Dalam aksi itu, mereka akan meminta semua gubernur mengubah nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dari dampak kenaikan harga BBM tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran di Cipete Utara, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Kebakaran di Cipete Utara, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Terobos Pos Pengawasan di Cakung, Pengendara Mobil Tabrak Petugas Satpol PP

Terobos Pos Pengawasan di Cakung, Pengendara Mobil Tabrak Petugas Satpol PP

Megapolitan
Ingin Beli Suzuki Shogun, Pria Ini Ternyata Temukan Motornya yang Dicuri

Ingin Beli Suzuki Shogun, Pria Ini Ternyata Temukan Motornya yang Dicuri

Megapolitan
Beroperasi Sejak 2017, 32.760 Janin Digugurkan di Klinik Aborsi Ilegal Jakarta Pusat

Beroperasi Sejak 2017, 32.760 Janin Digugurkan di Klinik Aborsi Ilegal Jakarta Pusat

Megapolitan
Jika Kampanye Sebelum 26 September, Paslon Pilkada Tangsel Bisa Dipidana

Jika Kampanye Sebelum 26 September, Paslon Pilkada Tangsel Bisa Dipidana

Megapolitan
UPDATE 23 September: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.187 Orang

UPDATE 23 September: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.187 Orang

Megapolitan
Kinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Promosikan Jasa lewat Web dan Medsos

Kinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Promosikan Jasa lewat Web dan Medsos

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Hotel Bintang Dua di Bekasi Ini Tidak Akan Terima Tamu

Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Hotel Bintang Dua di Bekasi Ini Tidak Akan Terima Tamu

Megapolitan
Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

Megapolitan
Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

Megapolitan
Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Megapolitan
Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X