Cerita Satu Pagi di Jakarta, Menanti Realisasi Janji Pengalihan Subsidi Jokowi

Di dalam angkutan kota APB03 jurusan Tanjung Priok-Permai, Jakarta Utara, tak lebih dari jumlah jari tangan duduklah para penumpang di bangku belakang kendaraan. Melaju sembari mencari penumpang, angkutan itu berhenti di Jalan Sungai Bambu, berganti sopir.

"(Harga) BBM naik lagi, enggak jelas nih," gerutu si sopir pengganti—sopir tembak—sembari meletakkan segelas plastik kopi susu di dasbor mobil. Sebatang rokok terselip di antara jemari tangan kirinya.

Gerutuan sopir tembak pada pagi itu tentu saja mengomentari pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (17/11/2014) malam.

Di kepala si sopir ini barangkali sedang berkelebat hitungan angka setoran yang mesti lebih dia perjuangkan. Untuk liter bensin yang sama seperti hari-hari sebelumnya, sudah terbayang perkalian tambahan biaya yang harus dikeluarkannya, sementara jumlah setoran tetap sama.

Sekitar 20 menit berjalan, sampailah APB03 di pool Plumpang. Penumpang menghambur turun, sebagian di antaranya berganti moda kendaraan umum. Ada yang memilih metromini, ada pula yang beralih ke bus transjakarta. Satu hal yang pasti, pagi itu tarif angkutan kota masih sama Rp 3.000, seperti saat harga BBM bersubsidi belum bertambah Rp 2.000 per liter.

Para pengguna rute lain yang juga masih di Jakarta Utara ini tahu betul usaha yang diperlukan hanya untuk menyeberangi Jalan Yos Sudarso, untuk mencapai lokasi Metromini 07 ngetem. Pembangunan akses Tol Priok memaksa jembatan penyeberangan yang sebelumnya ada di sana dibongkar, halte bus transjakarta pun kena gusur. 

Tiba di tempat Metromini 07 mangkal, penumpang sudah berjejalan, saat Kompas.com turut menumpang. Pagi itu, tarif metromini juga belum naik. "Pemandangan" sepanjang perjalanan juga belum berubah, termasuk para peminta-minta seumuran anak sekolah yang meminta sedekah setengah membuat orang jengah dengan "ancamannya". Satu pagi yang lain di Ibu Kota.

Saat semua ini berlangsung, jalanan juga disesaki deretan kendaraan pribadi. Bukan pemandangan langka, mobil-mobil pribadi yang berebut mencari celah di tengah kemacetan itu hanya berisi satu orang atau tak lebih dari dua. Tak beda dengan angkutan umum, mobil-mobil pribadi ini juga memakai BBM, meski entah yang bersubsidi atau tidak.

Menanti keberpihakan

Kembali ke dalam metromini, butuh waktu satu setengah jam untuk menempuh perjalanan dari ITC Cempaka Mas hingga Pasar Senen di Jakarta Pusat. Tentu saja, macet. Daripada merutuki satu lagi Jakarta pada pagi hari, Kompas.com memilih membuka percakapan dengan pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, lewat layanan pesan.

Satu dua kata pembuka, percakapan pun tak jauh-jauh dari cerita perjalanan menyusuri jalanan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ini. Harga BBM sudah jelas naik, sederet "janji" pengalihan dana subsidi yang disebut sebagai penghematan untuk dialihkan ke sektor produktif telah disebut, tinggal realisasi yang ditunggu sebagai bukti, tak terkecuali untuk pembenahan transportasi publik.

“Kenaikan (harga BBM) ini memang diperlukan, tetapi dengan syarat dampak implikasinya benar-benar disiapkan," komentar Yoga. "Ini yang saya tidak lihat. Persiapannya minim,” ujar dia. Pagi yang tetap saja sesak di jalanan Jakarta, tentu saja hanya sekelumit kecil dari janji pembenahan yang menunggu bukti itu.

Bila memang kenaikan harga BBM bersubsidi ini benar-benar merupakan upaya mengalihkan alokasi dana subsidi, Yoga berharap ada keberpihakan pemerintah ke sektor transportasi publik. Sekali lagi, transportasi publik mewakili banyak cerita yang turut bersamanya.

Yoga menderetkan, keberpihakan yang dia harapkan itu mencakup revitalisasi angkutan umum dengan menggantikan secara bertahap angkutan kota atau bus yang tidak layak jalan. Tak luput pula, lanjut dia, integrasi angkutan umum dengan sistem satu harga sehingga menjadikannya murah.

"(Juga) membangun trotoar dan jalur sepeda yang aman-nyaman. Sehingga yang jaraknya dekat tidak perlu kendaraan bermotor, hemat energi,  polusi berkurang, lebih sehat,” imbuh Yoga.

Bersamaan dengan deretan contoh keberpihakan itu, kata Yoga, pemerintah juga diharapkan sekaligus bisa menepati janji soal penyediaan energi murah bagi masyarakat. "Konversi ke gas yang membutuhkan banyak persiapan infrastruktur harus dipercepat. Begitu pula dengan pengembangan energi baru terbarukan," sebut dia.

Yoga bahkan berpendapat, seyogianya keberpihakan pemerintah juga diwujudkan dalam rupa subsidi khusus bahan bakar untuk transportasi publik. "Itu terjadi di seluruh dunia, karena ini fasilitas sosial bagi masyarakat,” kata Yoga.

Sekelumit cerita satu pagi di jalanan Jakarta ini memastikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tak semata soal tambahan Rp 2.000 per liter. Di luar sana, ada orang-orang yang butuh kerja dengan penghasilan belum tentu beda dari sebelumnya, sementara ada harga lebih yang mesti dibayar tanpa bisa ditawar.

Pagi yang sama bercerita soal peminta-minta yang seharusnya masih duduk manis dan bermain gembira di sekolahnya—sebuah pemandangan yang terlalu jamak sampai biasa di pengapnya jalanan Jakarta.

Pun, satu pagi di Jakarta ini bertutur nyata pula soal transportasi publik dan infrastrukturnya yang tak membuat orang berminat menjadikannya sebagai pilihan pertama untuk menggunakannya. Padahal, ini masih di Ibu Kota, belum yang nun jauh di sana.