Survei Warga: Pelarangan Sepeda Motor Kurang Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan tujuan mengefisienkan ruang jalan, uji coba pelarangan sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, akan diberlakukan bulan depan. Kebijakan ini dinilai oleh sebagian besar warga Ibu Kota menyulitkan dan juga kurang efektif. Perlu upaya tambahan lain agar tujuan program ini berhasil.

Sepeda motor sangat populer di DKI Jakarta. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, empat dari lima responden di Ibu Kota mengatakan, ada salah satu anggota keluarga mereka yang menggunakan sepeda motor. Bahkan, dalam satu keluarga, bisa ada lebih dari satu pengguna sepeda motor.

Menggunakan sepeda motor di Jakarta dianggap pilihan tepat. Selain lebih irit, sepeda motor juga lebih fleksibel "berlenggak-lenggok" melewati jalanan yang rawan macet. Tak mengherankan, jumlah sepeda motor terus bertambah.

Jika dirata-rata, pertambahan jumlah sepeda motor di wilayah DKI periode 2008-2013 mencapai 1.202 unit per hari. Di seluruh Jabodetabek, angkanya mencapai 2.728 unit per hari (Kompas, 12/11/2014).

Program pelarangan sepeda motor ini, menurut Pemprov DKI, dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) diberlakukan. Pemprov menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk lebih mengefisienkan ruang jalan dan untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum.

Imbas dari pelarangan ini, pengguna sepeda motor harus mencari cara agar aktivitas sehari-hari mereka tak terganggu. Maklum, meski jarak antara Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin hanya sekitar lima kilometer, kawasan ini adalah salah satu pusat aktivitas bisnis dan perkantoran di Jakarta. Terdapat gedung-gedung perkantoran tempat perusahaan berskala nasional hingga multinasional, hotel, dan juga kantor pemerintahan.

Sebanyak 66,1 persen responden menilai kebijakan ini akan menyulitkan kegiatan sehari-hari mereka. Selain berdampak pada karyawan yang bekerja di kawasan itu, penyedia jasa kurir yang memiliki konsumen di daerah tersebut juga terkena imbas kebijakan itu.

Diperlukan rute alternatif dan waktu ekstra untuk sampai ke tempat tujuan. Seorang penyedia jasa layanan antar ke kawasan itu mengaku akan memutar jalan agar tetap bisa sampai daerah tersebut. ”Tenang aja, nanti kita bisa cari puteran jalan, barang tetap sampai tujuan,” kata Andrew (31), salah satu penyedia jasa tersebut.

Para karyawan yang berkantor di kawasan larangan juga harus mulai mencari tempat parkir yang paling dekat dengan kantor mereka. Setidaknya terdapat 11 kantong parkir di wilayah ini, antara lain di Monumen Nasional, Carrefour Duta Merlin, Hotel Pullman, Gedung Jaya, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Perhubungan, Sarinah, Kantor Indosat, dan The City Tower (Kompas, 18/11/2014).

Pemprov mencoba meredam kekhawatiran warga dengan menyediakan bus tingkat gratis. Bus ini disediakan untuk mengantar penumpang dari kantong-kantong parkir ke kantor. Saat ini sudah tersedia lima bus tingkat dan direncanakan akan diperbanyak.

Namun, usaha antisipasi yang dilakukan pemerintah ini belum dianggap cukup. Sebagian besar responden bahkan menilai pelarangan sepeda motor ini tak akan berhasil. Program ini masih harus dibarengi dengan beragam upaya lainnya agar tujuan mengefisienkan ruang jalan, termasuk meminimalkan kemacetan, bisa tercapai.

”Ini hanya memindahkan kemacetan saja. Alternatif jalan juga tidak ditambah, ya sama saja,” kata Bima (38), salah satu pengendara sepeda motor yang kerap melalui jalan itu. (Litbang Kompas/Putri Arum Sari)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.