Kompas.com - 12/12/2014, 15:52 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen di BUMD PT Delta Djakarta, Tbk. Perusahaan daerah ini merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional, seperti Anker Bir, Carlsberg, San Miguel, dan Stout.
 
"Bir itu bukan termasuk miras, lho. Kami di Anker Bir ada saham 20 persen," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (12/12/2014).

BUMD itu pun termasuk BUMD yang sehat karena memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, berulang kali BUMD tersebut menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Menurut Basuki, sebuah minuman dikatakan minuman keras bergantung pada kadar alkoholnya. Apabila kadar alkohol baru mencapai lima persen, lanjut dia, belum termasuk miras.

"Makanya, saya katakan ini fakta kalau orang-orang butuh dan turis juga butuh (miras). Tapi, belinya dibatasi, anak kecil tidak boleh beli miras," kata Basuki.

Sekadar catatan, PT Delta Djakarta Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen dan distributor minuman beralkohol di Jakarta. Tahun 2012, PT Delta Djakarta masuk ke dalam tiga besar BUMD penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar bagi DKI, yaitu sebesar Rp 48.346.161.000, dan jauh melebihi PAD yang diberikan PD Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo, yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemprov DKI.

Sementara itu, pada tahun 2014, PT Delta Djakarta menyumbang sebanyak Rp 50 miliar kepada kas daerah. PT Jakpro, BUMD yang dimiliki Pemprov DKI, memiliki 99 persen saham mayoritas, hanya menyumbang sebanyak Rp 25 miliar. Peraturan tentang keberadaan miras ilegal diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Pasal 46.

Golongan miras di dalam pasal itu terdiri dari golongan A alkohol kurang dari 5 persen, golongan B lebih dari 5 sampai 20 persen, dan golongan C lebih dari 20 sampai 55 persen. Sementara itu, peraturan itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila peraturan itu dilanggar, pelaku akan dikenakan ancaman pidana paling singkat 20 hari, paling lama 90 hari, dan denda paling sedikit Rp 500.000, dan paling banyak Rp 30 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluh Kesah setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Keluh Kesah setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Megapolitan
Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Megapolitan
Survei: Sinyal Panas Pilgub DKI Jakarta 2024, Elektabilitas Anies, Risma, dan RK

Survei: Sinyal Panas Pilgub DKI Jakarta 2024, Elektabilitas Anies, Risma, dan RK

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Malam Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Malam Hari

Megapolitan
Ganjaran Penumpang yang Gesekkan Alat Kelamain ke Penumpang KRL, Dilarang Naik Kereta hingga Jadi Tersangka

Ganjaran Penumpang yang Gesekkan Alat Kelamain ke Penumpang KRL, Dilarang Naik Kereta hingga Jadi Tersangka

Megapolitan
Polisi Buru Pria yang Serang Tetangga di Cengkareng Pakai Celurit

Polisi Buru Pria yang Serang Tetangga di Cengkareng Pakai Celurit

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Melorot, Keluhan Antrean Peralite di SPBU, Pemprov DKI Janji Tutup Lokasi Prostitusi

[POPULER JABODETABEK] Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Melorot, Keluhan Antrean Peralite di SPBU, Pemprov DKI Janji Tutup Lokasi Prostitusi

Megapolitan
Direkomendasikan Maju Pilpres 2024 oleh DPC PPP se-Jakarta, Anies: Sebuah Kehormatan

Direkomendasikan Maju Pilpres 2024 oleh DPC PPP se-Jakarta, Anies: Sebuah Kehormatan

Megapolitan
Hasil Muskercab DPC PPP se-Jakarta, Anies Direkomendasikan sebagai Capres 2024

Hasil Muskercab DPC PPP se-Jakarta, Anies Direkomendasikan sebagai Capres 2024

Megapolitan
Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Megapolitan
Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Megapolitan
Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Megapolitan
Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Megapolitan
PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

Megapolitan
'Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros...'

"Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros..."

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.