Kompas.com - 14/01/2015, 07:10 WIB
Aksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015) Alsadad RudiAksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Salah seorang seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM) Ari Batubara mengklaim bahwa pengelolaan TIM bisa berjalan tanpa adanya campur tangan dan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai, jika ada campur tangan Pemprov DKI, maka pengelolaannya hanya berdasarkan pendekatan proyek.

"Kesenian di Jakarta bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Malah kalau perlu seniman yang mensubsidi pemerintah. Asal dikelola dengan benar. Tidak dikelola dengan pendekatan proyek," katanya seusai berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Bahkan, Ari menyebutkan, ia bisa menyediakan dana untuk TIM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya dengan sumber pendanaan yang jelas. Menurut dia, hal tersebut tak akan bisa dipenuhi oleh Pemprov DKI melalui keberadaan UPT.

"Mereka (Pemprov DKI) bisa menyediakan enggak Rp 1,7 triliun setiap tahun? Kalau bisa nyediain itu, ya sudah urus. Kalau tidak bisa, kasih ke kita. Kasih saya yang ngurusin. Saya bisa menyediakan Rp 1,7 triliun untuk membiayai semua kegiatan kesenian di Jakarta dalam setahun," ujar dia.

Sebelumnya, Ari mengatakan pembentukan lembaga pengelola di TIM tidak harus dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

"Kami maunya dibentuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," papar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Megapolitan
Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Tak Punya Uang, Pemkot Bekasi Belum Bayar Insentif Nakes Januari-Mei 2021

Megapolitan
Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Kepala Puskesmas di Tangerang Gugur setelah Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X