Seniman TIM: Kesenian Bisa Hidup Tanpa Bantuan Pemerintah

Kompas.com - 14/01/2015, 07:10 WIB
Aksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015) Alsadad RudiAksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Salah seorang seniman di Taman Ismail Marzuki (TIM) Ari Batubara mengklaim bahwa pengelolaan TIM bisa berjalan tanpa adanya campur tangan dan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai, jika ada campur tangan Pemprov DKI, maka pengelolaannya hanya berdasarkan pendekatan proyek.

"Kesenian di Jakarta bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Malah kalau perlu seniman yang mensubsidi pemerintah. Asal dikelola dengan benar. Tidak dikelola dengan pendekatan proyek," katanya seusai berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Bahkan, Ari menyebutkan, ia bisa menyediakan dana untuk TIM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya dengan sumber pendanaan yang jelas. Menurut dia, hal tersebut tak akan bisa dipenuhi oleh Pemprov DKI melalui keberadaan UPT.

"Mereka (Pemprov DKI) bisa menyediakan enggak Rp 1,7 triliun setiap tahun? Kalau bisa nyediain itu, ya sudah urus. Kalau tidak bisa, kasih ke kita. Kasih saya yang ngurusin. Saya bisa menyediakan Rp 1,7 triliun untuk membiayai semua kegiatan kesenian di Jakarta dalam setahun," ujar dia.

Sebelumnya, Ari mengatakan pembentukan lembaga pengelola di TIM tidak harus dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

"Kami maunya dibentuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," papar dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Megapolitan
UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X