Kompas.com - 14/01/2015, 08:31 WIB
Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHATiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak sepakat terhadap pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM). Jajaran pejabat DKI di bawahnya juga sepaham.

Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama dengan PT JM nantinya bukanlah keputusan sepihak. Sebab, PT JM tidak bisa meyakinkan DKI dengan melanjutkan pengerjaan fisik yang ada di lapangan. 

"Coba lihat (pekerjaan) yang di Kuningan, dilanjutkan dong. Putus (kerjasama) saja sudah, biar proyek tidak menggantung dan kami bisa lebih jelas melanjutkan proyek pembangunan itu," kata Saefullah, kepada wartawan, di Balaikota, Selasa (13/1/2015). 

Sebelumnya, Direktur PT JM Sukmawati Syukur mengancam bakal membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Sebab, rencana pemutusan hubungan kerjasama ini dilakukan secara sepihak. Menurut dia, Gubernur Basuki tidak berlaku secara adil dan tidak pernah memberi statement maupun bertemu dengan PT JM secara langsung.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu menjelaskan, pembatalan surat perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan PT JM tidak berdampak saecara hukum. Sebab, secara teknis, PT JM tidak bisa melanjutkan pembangunannya.

"Tidak ada biaya atau hukuman apapun apabila pembatalan kerjasama dilakukan. Orang aspek teknisnya tidak bisa dikerjakan, masak mau gugat," kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. 

Gubernur Basuki tidak bisa menerima desain pembangunan depo monorel oleh PT JM yang rencananya akan dibangun di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Basuki mengaku sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum perihal berbahanya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi.

Basuki mengungkapkan, apabila PT JM tetap bersikeras membangun monorel di Jakarta maka harus mengubah desainnya. Namun, dengan syarat PT JM harus melakukan lelang tender dari awal bersama perusahaan lain yang tertarik membangun monorel di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, apabila proyek ini kembali dilelang, maka proyek monorel paling cepat akan dimulai pembangunannya pada tahun 2016 mendatang. "Itu feeling saya, apalagi nanti belum permasalahan nilai investasi dan lain-lainnya," kata Heru.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Satu Siswanya Positif Covid-19, SMPN 4 Tangsel Ditutup Sementara

Megapolitan
Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Demo Pengelola, Penjual Cilok yang Mengaku Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall Tuntut Haknya

Megapolitan
Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Megapolitan
Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Megapolitan
3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

Megapolitan
Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Megapolitan
Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Megapolitan
Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Megapolitan
Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Megapolitan
Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.