Kompas.com - 14/01/2015, 08:31 WIB
Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHATiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak sepakat terhadap pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM). Jajaran pejabat DKI di bawahnya juga sepaham.

Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama dengan PT JM nantinya bukanlah keputusan sepihak. Sebab, PT JM tidak bisa meyakinkan DKI dengan melanjutkan pengerjaan fisik yang ada di lapangan. 

"Coba lihat (pekerjaan) yang di Kuningan, dilanjutkan dong. Putus (kerjasama) saja sudah, biar proyek tidak menggantung dan kami bisa lebih jelas melanjutkan proyek pembangunan itu," kata Saefullah, kepada wartawan, di Balaikota, Selasa (13/1/2015). 

Sebelumnya, Direktur PT JM Sukmawati Syukur mengancam bakal membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Sebab, rencana pemutusan hubungan kerjasama ini dilakukan secara sepihak. Menurut dia, Gubernur Basuki tidak berlaku secara adil dan tidak pernah memberi statement maupun bertemu dengan PT JM secara langsung.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu menjelaskan, pembatalan surat perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan PT JM tidak berdampak saecara hukum. Sebab, secara teknis, PT JM tidak bisa melanjutkan pembangunannya.

"Tidak ada biaya atau hukuman apapun apabila pembatalan kerjasama dilakukan. Orang aspek teknisnya tidak bisa dikerjakan, masak mau gugat," kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. 

Gubernur Basuki tidak bisa menerima desain pembangunan depo monorel oleh PT JM yang rencananya akan dibangun di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Basuki mengaku sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum perihal berbahanya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Basuki mengungkapkan, apabila PT JM tetap bersikeras membangun monorel di Jakarta maka harus mengubah desainnya. Namun, dengan syarat PT JM harus melakukan lelang tender dari awal bersama perusahaan lain yang tertarik membangun monorel di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, apabila proyek ini kembali dilelang, maka proyek monorel paling cepat akan dimulai pembangunannya pada tahun 2016 mendatang. "Itu feeling saya, apalagi nanti belum permasalahan nilai investasi dan lain-lainnya," kata Heru.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.