Ahok Diminta Hadir pada Sidang Kasus Swastanisasi Air

Salah satu anggota KMMSAJ, Muhammad Isnur, mengatakan, pertemuan dengan Gubernur pernah dijadwalkan.

"Sudah pernah diagendakan untuk bertemu Gubernur, tetapi itu di-reschedule lagi dan sampai sekarang belum bertemu. Ini saja sudah tanda Gubernur tidak serius menghadapi masalah ini," ujar Isnur kepada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).

Akan tetapi, Ketua Majelis Hakim Iim Nurochman mengatakan itu tidak perlu dilakukan. Hal ini mengingat kegiatan Basuki yang dinilai sangat padat. Iim menyarankan pertemuan bisa dilakukan dengan Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.

Pertemuan itu pun bukan saat sidang, melainkan saat waktu damai yang diberikan hakim selama satu bulan ke depan.

"Kita harus pahami pekerjaan Gubernur mungkin sibuk ya. Makanya, saya bilang dengan perwakilan Gubernur. Jadi, tidak harus Gubernur, tetapi harus diberikan mandat oleh Gubernur," ujar hakim Iim.

Untuk diketahui, KMMSAJ melayangkan gugatan kepada Presiden dan Wakil Persiden RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, PDAM, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. [Baca: Gugatan Swastanisasi Air Berlanjut, Hakim Beri Waktu Satu Bulan Sebelum Vonis]

Sementara itu, PT PAM Lyonnaise dan PT Aetra Air Jakarta didudukkan sebagai turut tergugat. Kasus ini sudah bergulir sejak Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta.

KMMSAJ melayangkan gugatan warga negara atau citizen law uit kepada PDAM DKI Jakarta karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini diajukan karena pemerintah terus melanjutkan swastanisasi pengelolaan layanan air di Provinsi DKI Jakarta.

Ini mengacu pada pengelolaan air di Jakarta yang diserahkan kepada PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Perjanjian ini akan terus berlanjut hingga 2023.

Hari ini telah dilaksanakan sidang kasus swastanisasi air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan vonis. Namun, hakim memberikan waktu satu bulan lagi untuk berdamai.

Hakim memberikan tiga catatan kepada kedua pihak. Pertama, draf perdamaian yang dibuat oleh penggugat harus segera dibagikan kepada semua pihak. Kedua, harus dijadwalkan pertemuan untuk mengupayakan perdamaian secara rutin.

Ketiga, pada tiga hari sebelum vonis, kedua pihak harus melaporkan hasil perdamaian pada majelis hakim. Sidang vonis akan dilangsungkan pada 10 Maret 2015. "Pada vonis nanti, ada dua kemungkinan, yaitu perdamaian, tapi kalau tidak tercapai perdamaian ya dibuat putusan akhir," ujar hakim Iim.