Demi Penanggulangan Bencana, Ahok Harus Nyatakan Siaga Darurat

"Kepala daerah harus tetapkan siaga darurat," ujar Sutopo, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2015).

Sutopo mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan bahwa puncak hujan terjadi pada Januari hingga Februari. Kemudian, sudah ada pula prediksi wilayah mana saja yang terkena dampak banjir. Dengan kondisi seperti itu, kata Sutopo, Basuki sudah harus menetapkan pernyataan siaga banjir.

Saat ini, banjir sudah melanda Jakarta. Hal yang diperlukan bukan lagi melakukan siaga banjir, melainkan tanggap banjir.

Sutopo pun menjelaskan pentingnya pernyataan darurat tersebut oleh seorang kepala daerah. "Gubernur harus keluarkan statement darurat. Bukan artinya darurat dalam hal militer. Tetapi dalam rangka memberi kemudahan akses penanggulangan bencana, penurunan personel, dan logistik," ujar Sutopo.

Lantas, apakah bantuan tidak dapat diberikan tanpa pernyataan darurat dari kepala daerah?

Sutopo mengatakan ada dana bantuan di Kementerian Keuangan yang dapat digunakan untuk membantu daerah bencana. BNPB sendiri juga memiliki dana untuk penanganan darurat. Akan tetapi, untuk menggunakan dana itu diperlukan pernyataan darurat dari kepala daerah.

Sutopo juga mengatakan sebenarnya BNPB sudah menyiapkan prosedur modifikasi cuaca. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, modifikasi cuaca bisa mengurangi volume banjir di Jakarta. Meskipun tidak menghilangkan semua.

Namun semua itu harus dilakukan setelah ada pernyataan darurat. Jika dilakukan tanpa itu, justru berpotensi menjadi temuan tindak korupsi. "Kalau enggak ada pernyataan darurat, kita mau berikan bantuan juga tidak ada dasarnya," ujar Sutopo.

Sutopo mengatakan Basuki tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pernyataan darurat bagi warga sendiri. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pegawai gubernur sendiri yang tidak memberi informasi cukup.

Kata Sutopo, Basuki telah diberi tahu kembali soal pentingnya pernyataan atau penetapan siaga. Namun, sampai saat ini tidak kunjung membuat pernyataan itu. "Kenapa gubernur tidak juga tetapkan darurat? Kita tidak tahu," kata Sutopo.

Pada banjir merata saat Senin (8/2/2015) lalu, Sutopo mengatakan tidak banyak pihak yang bisa bergerak untuk membantu akibat tidak adanya status siaga di Jakarta. Sehingga, BNPB akhirnya berinisiatif mendirikan sendiri 28 posko taktis dan logistik.