Ahok Heran, Kawasan Elite Kelapa Gading Tak Punya Waduk

Dengan luas wilayah 1.500 hektar, Kelapa Gading tidak bisa begitu saja menyerahkan sistem pengairan pada Kali Sunter. Wilayah ini, sambung dia, tetap harus memiliki waduk dan danau seperti yang tertera pada kajian Nedeco dari Belanda pada 1973 lalu.

"Yang paling bahaya rumah mewah, paling enggak benar adalah Kelapa Gading. Saya sudah tinggal di Jakarta Utara sejak tahun 1984, dan tahu kalau wilayah Utara itu sangat bergantung dengan rumah pompa karena wilayahnya rendah," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (12/2/2015).

Menurut Basuki, wilayah Kelapa Gading sudah dipenuhi oleh pembangunan properti 12 pengembang. Selama ini, lanjut Basuki, mereka hanya menyandarkan saluran air ke Kali Sunter yang akan disalurkan ke laut dan Cakung Drain.

Kesalahan ini, kata Basuki, sudah berlangsung sejak lama. Sebab, dalam pemberian izin kepada pengembang, Pemprov DKI tidak menyertakan kewajiban atau paksaan untuk membuat waduk. 

"Padahal, seharusnya Kelapa Gading ini punya waduknya sendiri, tapi kami enggak bisa paksa pengembang karena perjanjiannya lemah dan sudah puluhan tahun lalu tidak ditagih pemerintah (DKI) sebelumnya. Mungkin mereka (warga di perumahan Kelapa Gading) berpikir mau numpang sama pengaman Waduk Plumpang milik Pertamina. Sayangnya, Pertamina enggak bikin (waduk)," kata Basuki.

Sebagai informasi, Kamis pagi tadi, Basuki meninjau pengerjaan perbaikan tanggul Kali Sunter. Tanggul ini pernah jebol dan membuat kawasan Kelapa Gading terendam banjir. Basuki meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat perbaikan tanggul.

Kepala BBWSCC Kementerian PU Tubagus Iskandar mengatakan, pengerjaan perbaikan tanggul Kali Sunter merupakan bagian dari proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) & Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Pembiayaannya dilakukan oleh World Bank.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta Heriyanto mengatakan, perbaikan tanggul Kali Sunter sempat terhambat karena permasalahan administrasi.

"Kalau sudah seperti ini, masyarakat pasti menyalahkan Pemprov DKI, padahal pengerjaan tanggul ini tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Heriyanto.