Ahok Harus Buka Lebih Banyak Lagi Anggaran Siluman DPRD DKI

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan, hubungan pria yang akrab disapa Ahok dengan DPRD DKI pun kian keruh. Padahal, hari ini merupakan hari ke-100 Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Misalnya kemarin itu masih sebagian DPRD yang kurang mesra hubungannya dengan Ahok, sekarang sudah semua partai yang hubungannya buruk dengan Ahok. Maka bisa saya katakan hubungannya memburuk," ujar Emrus kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2015).

Emrus mencoba menganalisa dari motif dua partai politik dengan keruhnya hubungan Ahok dan DPRD DKI. Pertama adalah Partai Gerindra. Emrus mengatakan, salah satu anggota dewan yang vokal dalam mengkritik Ahok merupakan kader dari Partai Gerindra. Anggota yang dimaksud ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Hubungan Ahok dengan Gerindra diduga memburuk sejak Ahok keluar dari Partai tersebut. "Justru aku yang dukung kau, setelah kau jadi gubernur kau tinggalkan aku," ujar Emrus mengistilahkan. (Baca: Bantah Anggaran Siluman Rp 12,1 Triliun, Taufik Sebut Ahok Panik )

Hal yang menarik, kata Emrus, adalah sikap dari PDI Perjuangan. Hubungan Ahok dengan PDI-P begitu mesra. Bahkan, kata Emrus, tiap orang mengkritik Ahok, PDI-P selalu membela. Khususnya mengenai gaya bicara Ahok yang ceplas-ceplos itu.

Menurut Emrus, PDI-P selalu mengatakan itu adalah ciri khas dan gaya kepemimpinan sang gubernur. Tapi kini, sikap partai itu lain. Emrus mengacu pada sikap Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jhoni Simanjuntak yang ikut mendukung hak angket. Tanpa mengetahui penyebabnya, Emrus mengatakan, kini PDI-P justru ikut mempersoalkan gaya bicara Ahok.

"Berarti yang dulu tidak dipersoalkan, sekarang dipersoalkan. Artinya, ada inkonsistensi dari PDI perjuangan," ujar Emrus.

Emrus mengatakan, terlepas dari agenda politik apa yang sedang terjadi saat ini, masyarakat perlu untuk mengetahui pokok permasalahannya. Salah satu orang yang bertanggung jawab menjelaskan hal ini ke publik adalah Ahok sendiri. Ahok diminta buka-bukaan saja soal kecurangan yang diduga dilakukan oleh anggota dewan dalam memasukan pengajuan anggaran siluman dalam APBD. (Baca: Ahok: "Anggaran Siluman" DPRD Ada di Semua SKPD)

Memang, Ahok telah membocorkan beberapa anggaran siluman. Seperti anggaran sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Akan tetapi, Emrus mengatakan, Ahok perlu membuka lebih banyak lagi. (Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok)

"Oleh karena itu, saya pikir, ini kesempatan Ahok untuk buka sehingga terang benderang. Siapa sih sebenarnya yang berkeinginan untuk mengambil anggaran itu?" ujar Emrus. (Baca: Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan)

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan draf APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI ke Kemendagri. Tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, DPRD pun lantas akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki Basuki dan apa yang sebenarnya sudah terjadi.