Jelaskan Duduk Perkara Kisruh APBD, Kemendagri Undang DKI dan DPRD Hari Ini

Kompas.com - 03/03/2015, 07:33 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERASekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri bidang Keuangan Daerah akan mengundang pihak eksekutif (pejabat Pemprov DKI) dan legislatif (anggota DPRD DKI) untuk menyelesaikan permasalahan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI, Selasa (3/3/2015) siang.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku pihaknya diundang oleh Kemendagri. Namun, dia belum mengetahui apa agenda undangan tersebut.

Apabila agendanya membahas kekisruhan APBD DKI 2015, menurutnya Kemendagri akan menyetujui APBD yang telah dikirimkan Pemprov DKI. Sebab, APBD tersebut sudah disahkan dalam rapat paripurna dan sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD termasuk rincian bahan rekomendasi dari komisi. 

"Sekarang menjadi permasalahan karena kegiatan yang diusulkan oleh DPRD tidak bisa diakomodir semua, apalagi muncul permasalahan ini kan di ujung. Lagipula sudah ada edaran dari Kemendagri, DPRD tingkat I dan II Kabupaten Kota tidak bisa masuk pada satuan ketiga, artinya mereka tidak bisa mengubah detail program," kata Saefullah, di Balai Kota, Senin (2/3/2015). 

Lebih lanjut, DKI telah menerapkan sistem e-budgeting sejak awal penyusunan anggaran atau saat menyusun kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS). Gubernur dapat mengunci usulan kegiatan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada APBD 2015 sebelum dan sesudah pembahasan dengan DPRD.

Artinya, hasil reses dan pembahasan kegiatan yang dilakukan anggota dewan dalam rapat kerja dan Badan Anggaran (Banggar) tidak dapat dimasukkan ke dalam RAPBD 2015.

Oleh karena itu, pihaknya bakal melayangkan surat kepada anggota DPRD untuk mengikuti seluruh kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi pada tahun 2016 mendatang. Sehingga anggota DPRD dapat memberi masukan usulan kegiatan pada musrembang tersebut.

"Hasil reses itu bisa dimasukan pada anggaran 2016, dunia belum kiamat juga, kok. Sistem e-budgeting ini kan alat untuk mencegah kegiatan siluman yang bukan usulan SKPD," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu. 

Ditemui terpisah, Wakil ketua Panitia Hak Angket Inggrad Joshua juga mengaku pihak legislatif mendapatkan undangan dari Kemendagri, Rabu ini. Ia memastikan pertemuan ini tidak akan mempengaruhi proses hak angket apalagi menyetujui APBD yang dikirim Pemprov DKI ke Kemendagri.

"Hak angket ini untuk membuka semua kebenaran terkait keaslian APBD yang dikirim Pemprov DKI ke Kemendagri, di dalamnya (angket) juga ada usulan mengenai etika dan moral (Basuki). Jadi kalau APBD dimediasi, hak angket tetap terus berjalan untuk menindaklanjuti usulan etika Ahok (Basuki)," kata Inggard.

Lebih lanjut, Inggard mengakui jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meminta agar fraksi Nasdem di DPRD DKI menarik hak angket. Namun, sebagai anggota dewan yang memiliki hak angket, mantan anggota Partai Golkar itu tetap akan menggunakan hak angket untuk mengungkapkan kebenaran. Ia pun mengaku tidak takut dengan pelaporan Basuki terhadap anggota dewan atas dugaan temuan anggaran siluman pada APBD tahun 2012-2015.

"Kalau oknum DPRD yang salah, ya penjarakan. Jangan menyamaratakan semua anggota seperti yang dikatakan Ahok dong," kata Inggard.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Megapolitan
Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X