Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung Tuding Ada Komunis Baru Dibalik Polemik RAPBD

Kompas.com - 07/03/2015, 14:59 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menuding saat ini telah terjadi konspirasi dalam perpolitikan Indonesia. Ia menyebut konspirasi tersebut dibentuk oleh gerakan komunis baru.

Lulung (sapaan Lunggana) menilai, polemik yang terjadi dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015, merupakan salah satu aksi yang telah dilakukan oleh gerakan yang ia tuding itu. Tujuannya, untuk mengadu domba rakyat dengan para pemangku kebijakan.

"Kalau boleh saya ngomong ekstrim, saat ini konspirasi politik. Teman-teman boleh mengevaluasi. Ada yang membentuk opini dengan tujuan ingin menjauhkan pihak keamanan dengan rakyat, ingin menjauhkan pemerintahan daerah dengan rakyat, menjauhkan DPRD dengan rakyat," kata dia saat menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

"Ini bentuk adu domba, dan ini konsep dari komunis baru," kata dia.

Pernyataan Lulung itu sempat membuat moderator acara bingung. Si moderator pun sempat mempertanyakan maksud pertanyaan tokoh asal Tanah Abang itu. "Kenapa komunis, bang?" tanya si moderator.

"Ya, kan adu domba. Komunis kan adu domba. Ini pandangan pribadi saya. Teman-teman silahkan evaluasi. Itu terjadi sejak pertengahan 2014 sampai dengan hari ini. Ini sudah terjadi," ujarnya.

Pernyataan Lulung itu sempat membuat peserta diskusi tertawa. Sebagai informasi, Lulung menyampaikan hal tersebut dengan tujuan ingin menambahkan pernyataan pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy.

Seperti halnya Lulung, Ichsanuddin juga menjadi pembicara dalam diskusi yang membahas seputar terjadinya polemik pada pembahasan RAPBD DKI 2015. Dalam pemaparannya, Ichsanuddin berharap agar para pemangku kebijakan tidak mudah diadu domba. Masyarakat pun, kata dia, jangan mudah terlena dengan konflik yang terjadi antar pemangku kebijakan.

"Kalau kita ribut, tiba-tiba Freeport diperpanjang. Kalau kita ribut, SKK Migas pergi ke pasar bebas. Jadi, jangan mau diadu domba. Karena begitu kita diadu domba, sumber daya alam kita diambil. Itu faktanya," ujar Ichsanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com