Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Publik Lebih Berpihak pada Ahok daripada DPRD

Kompas.com - 10/03/2015, 14:56 WIB
Tangguh Sipria Riang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari hasil riset kualitatif yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ada tiga alasan mengapa publik lebih mempercayai Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Purnama dibanding DPRD Jakarta dalam kisruh APBD DKI.

"Pertama, Ahok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmen memberantas korupsi dibanding anggota DPRD," ujar moderator LSI, Ade Mulyana di kantor LSI, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2015).

Menurut hasil LSI, publik menilai sepak terjang Ahok sejak menjadi Wakil Gubernur sangat mengesankan. Mantan Bupati Belitung Timur itu dinilai tegas, berani, dan lugas sehingga publik yakin, hal tersebut menjadi komitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Publik juga menilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainya benar," ucap Ade.

Alasan lain unggulnya Ahok daripada DPRD, adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik (parpol) di DPRD. [Baca: Survei LSI: Lebih dari 60 Persen Publik Percaya Komitmen Ahok]

Berdasarkan hasil survei, publik kehilangan kepercayaan terhadap komitmen anggota parpol untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Bahkan publik lebih percaya bahwa anggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Publik juga percaya, bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai," ucap Ade.

Selain itu, keterbukaan Ahok dalam membuka jeroan APBD, semakin meyakini publik jika informasi yang disampaikan Ahok soal anggaran siluman memang benar.

Khususnya, sikap publik yang percaya sepenuhnya terhadap pernyataan Ahok terkait anggaran siluman yang totalnya bernilai Rp 12,1 triliun.

"Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Hasil survei menunjukkan, 72.80 persen publik percaya bahwa anggaran siluman yang disampaikan Ahok benar," ujarnya.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada tanggal 3– 4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia.

Survei itu, menggunakan multistage random sampling dalam menarik sampel dan menggunakan metode in depth interview, FGD (focus group discussion), dan analisis media untuk melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif.

Dengan estimasi margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei menyebutkan, 60,77 persen publik menyatakan percaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Sementara, hanya sebesar 22,65 persen yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untuk pemerintahan yang bersih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Jadwal dan Daftar Kereta Api Tambahan 16-31 Mei 2024

Megapolitan
Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Putar Otak Jukir Liar Setelah Dilarang, Ingin Jadi Tukang Servis AC hingga Kerja di Warung

Megapolitan
Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Pelajar Depok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Jembatan GDC untuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga

Megapolitan
FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

FA Curi dan Sembunyikan Golok Tukang Kelapa untuk Bunuh Pamannya di Tangsel

Megapolitan
Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Bentuk Tim Lintas Jaya untuk Tertibkan Juru Parkir Liar, Kadishub DKI: Terdiri dari Polisi, TNI, sampai Kejaksaan

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Korban Kecelakaan Bus di Subang Bakal Diberi Pendampingan Psikologis untuk Hilangkan Trauma

Megapolitan
Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Tak Setuju Penertiban, Jukir Liar Minimarket: Yang di Bawah Cari Makan Setengah Mati

Megapolitan
Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Mengaku Tak Pernah Patok Tarif Seenaknya, Jukir di Palmerah: Kadang Rp 500, Terima Saja…

Megapolitan
Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Elang Kumpulkan Uang Hasil Memarkir untuk Kuliah agar Bisa Kembali Bekerja di Bank...

Megapolitan
Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Pegawai Minimarket: Keberadaan Jukir Liar Bisa Meminimalisasi Kehilangan Kendaraan Pelanggan

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran di Bogor, Dua Positif Narkoba

Megapolitan
Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Yayasan SMK Lingga Kencana Sebut Bus yang Digunakan untuk Perpisahan Siswa Dipesan Pihak Travel

Megapolitan
Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Usai Bunuh Pamannya Sendiri, Pemuda di Pamulang Jaga Warung Seperti Biasa

Megapolitan
Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana di Subang, Yayasan Akan Panggil Pihak Sekolah

Megapolitan
Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Soal Janji Beri Pekerjaan ke Jukir, Heru Budi Akan Bahas dengan Disnakertrans DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com