Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD: Jangan Bilang Tunjangan Rumah Rp 30 juta, Saya Harap Rp 70 juta

Kompas.com - 18/03/2015, 19:21 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah menambah tunjangan perumahan anggota dewan dari Rp 15 juta menjadi Rp 30 juta.

Hal tersebut diucapkan dalam rapat pembahasan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

"Mohon pendapat Bapak Ibu terkait tunjangan perumahan. Di mana yang kami usulkan adalah beberapa kenaikan tunjangan perumahan. Anggota dewan dari Rp 15 juta jadi Rp 30 juta," ujar Heru di gedung DPRD DKI, Rabu (18/3/2015).

Anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus pun mengomentari hal tersebut dalam rapat pembahasan setelah istirahat. Bestari menilai, apa yang disampaikan Heru adalah sikap kekanakan.

Karena, menurut dia, ada kesan bahwa tunjangan anggota dewan harus ikut naik karena PNS juga mengalami kenaikan tunjangan.

Padahal, kata Bestari, kenaikan tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota dewan tidak terlalu besar.

"Saya harap Pak Heru jangan bilang tunjangan perumahan Rp 30 juta Pak. Saya malah harap Rp 70 juta Pak. Biar kerja kita makin baik. Jadi kalau itu dewan dinaikkan karena pegawi juga dinaikkan, itu kekanak-kanakan. Karena naiknya juga enggak gede," ujar Bestari.

Bestari kembali mengingatkan mengenai anggaran belanja pegawai yang begitu tinggi. Menurut Bestari, APBD DKI 2015 tidak pro rakyat.

Begitu banyak ketimpangan yang terdapat di dalam APBD tersebut. "Semoga ini jadi perhatian bagi TAPD agar bisa disampaikan ke Pak Gubernur," ujar Bestari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com