"Bobot Ketidaksantunan Ahok dengan Anggaran Siluman Tidak Sebanding"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai melanggar etika. Kristiadi menilai, sikap DPRD sangat keliru dan bertentangan dengan harapan publik.

"Menurut saya, (pengajuan angket) sudah berlebihan. Bobot ketidaksantunan Ahok dengan anggaran siluman yang akan diselundupkan (DPRD) itu tidak sebanding," kata Kristiadi saat dihubungi, Jumat (27/3/2015).

Kristiadi menduga, pengajuan angket merupakan cara DPRD untuk memenuhi hasrat berkuasa. Dalam artian, DPRD menggunakan hak angket untuk membendung daya kritis Ahok dalam menyusun anggaran secara transparan, tepat jumlah, dan tepat sasaran. (Baca: Hak Angket terhadap Ahok Dinilai Bermuatan Politik Balas Dendam)

Sikap DPRD itu, kata Kristiadi, merupakan bentuk dianutnya politik menang-kalah oleh DPRD. Padahal, semestinya, DPRD bersinergi dengan Ahok dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Iklimnya sekarang diwarnai dengan amukan, hasrat berkuasa. Orientasinya hanya kekuasaan, jadi tidak mementingkan rakyat," ujarnya. (Baca: Hak Angket, Keramaian Mengeluhkan Etika Ahok...)

Proses penyelidikan tim angket DPRD DKI terhadap Ahok semakin mendekati babak akhir. Tim angket telah meminta pertimbangan pakar komunikasi politik, pakar hukum tata negara, dan pihak lain sebagai saksi ahli terkait dengan penyelidikan.

Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil.

Setelah itu, hasil angket akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna yang kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Rabu (1/4/2015) pekan depan.