Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Lulung Pasti Hadir ke Bareskrim

Kompas.com - 29/04/2015, 15:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Abraham Lunggana (Lulung) menyatakan telah berkomunikasi dengan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu (29/4/2015).

Dari pembicaraan tersebut, Lulung akan diperiksa Kamis (30/4/2015) besok. "Besok Pak Haji (Lulung) pasti hadir ke Bareskrim," ujar salah satu kuasa hukum Haji Lulung, Effendi Syahputra di kompleks Mabes Polri, Rabu siang.

Komunikasi tersebut dilakukan lantaran ada perbedaan persepsi antara Lulung dengan penyidik soal waktu pemeriksaan. Menurut penyidik, Lulung dijadwalkan diperiksa Senin (27/4/2015) lalu. Namun, lantaran ada agenda partai di luar kota, Lulung minta penyidik memeriksa dirinya, Rabu.

Sementara, kuasa hukum Lulung lainnya, Ramdan Alamsyah, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah berjanji penyidik untuk diperiksa Rabu ini. Effendi memastikan ketidakhadiran kliennya Rabu ini bukan bentuk pembangkangan atas hukum. Effendi mengatakan, hal tersebut hanya lantaran ada kesalahpahaman antara Lulung dengan penyidik saja.

"Sudah, sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kita anggap ini kesalahpahaman saja. Yang penting besok Pak Haji pasti datang ke Bareskrim," ujar Effendi.

Kepada penyidik, Effendi juga menanyakan apa saja yang harus dibawa oleh Lulung dalam pemeriksaan, Kamis besok. Menurut Effendi, penyidik hanya meminta agar Lulung hadir secara fisik saja sudah bagus.

Lulung menjadi saksi dalam kasus pengadaan UPS. Penyidik memanggil Lulung, Senin (27/4/2015) kemarin. Namun, Lulung urung datang lantaran menghadiri agenda partai di Manado, Sulawesi Utara.

Lulung adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan.

Diketahui, perkara dugaan korupsi lewat pengadaan UPS yang tengah diusut Polri terjadi di tahun anggaran 2014. Pada pemilu legislatif 2014, Lulung kembali terpilih menjadi wakil rakyat di Jakarta. Kini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Selain memanggil Lulung, penyidik juga memanggil Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Hanura. Ketika tahun 2014 di mana tindak pidana korupsi pengadaan UPS diduga terjadi, Fahmi menjabat sebagai Sekretaris Komisi E.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com