Kompas.com - 07/05/2015, 08:30 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lagi-lagi menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB). Basuki menganggap proyek gagasan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono ini hanya untuk meraup keuntungan saja.

Menurut Basuki, seharusnya rute transjakarta saja yang diperpanjang hingga kota mitra. Bukan justru menerima swasta yang tergabung dalam konsorsium APTB dan memungut tarif baru kepada penumpang transjakarta. 

"Memang ini sudah kebijakan yang salah, izinkan ada APTB beroperasi. Yang ada itu harusnya transjakarta yang diperluas sampai ke kota itu (mitra) sehingga orang Jakarta atau orang luar kota masuk ke Jakarta hanya bayar Rp 3.500, bukan disuruh potong lagi buat bayar (tarif) APTB, makanya ini trayek-trayek yang dikeluarkan sembarangan dulu sebetulnya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (6/5/2015). 

Basuki pun meminta operator APTB tak lagi sembarangan melintas di dalam kota dan di jalur transjakarta. Ia meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI mengajak operator APTB untuk bergabung di bawah manajemen PT Transjakarta dan menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer.

Dishubtrans DKI, kata Basuki, memberi opsi APTB boleh melintas di jalur transjakarta dengan syarat tidak lagi memungut tarif dari penumpang transjakarta.

"Masa penumpang mesti bayar lagi? Kan dia sudah bayar tiket di halte transjakarta, nah mereka tuh enggak mau (opsi itu). Kalau mereka enggak mau, kalau mereka masih egois begitu, hitungannya gimana? Kamu kan nginjek jalan kami, masa kamu ngambil penumpang kami seenaknya, duit kamu yang dapet," kata Basuki kesal.

Basuki tak mengkhawatirkan pilihan Organda dan pengelola APTB dengan memilih opsi kedua, yakni hanya melintas hingga halte terakhir di perbatasan trayek. Pemprov DKI tinggal bertugas menambah unit bus transjakarta untuk menutup kebutuhan penumpang APTB.

Adapun trayek APTB pertama yang diluncurkan oleh Pristono saat masih menjadi Kepala Dinas Perhubungan adalah trayek Bekasi-Pulogadung. Trayek itu diluncurkan pada medio April 2012 lalu. Saat itu, ia berharap 423 ribu penduduk Bekasi yang masih menggunakan motor atau mobil untuk berangkat kerja ke Jakarta akan beralih menggunakan APTB. Hingga kini, sudah ada 18 trayek APTB dengan total 193 unit bus yang beroperasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pergub Penertiban Tanah, Wagub DKI: Kami Tentu Tak Ingin Menggusur, tapi...

Soal Pergub Penertiban Tanah, Wagub DKI: Kami Tentu Tak Ingin Menggusur, tapi...

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Wagub DKI Imbau Masyarakat Terus Terapkan Prokes

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Wagub DKI Imbau Masyarakat Terus Terapkan Prokes

Megapolitan
Warga Pulogadung yang Akses Rumahnya Ditutup Tembok Bakal Pindah 14 Agustus

Warga Pulogadung yang Akses Rumahnya Ditutup Tembok Bakal Pindah 14 Agustus

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Sempat Keluarkan Senjata Tajam Saat Diberhentikan Polisi

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Sempat Keluarkan Senjata Tajam Saat Diberhentikan Polisi

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Baru Tahu soal Permintaan Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, 'Nanti Saya Pelajari'

Wagub DKI Mengaku Baru Tahu soal Permintaan Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, "Nanti Saya Pelajari"

Megapolitan
Hendak Berangkat Berjualan, Pedagang Bubur di Cikarang Barat jadi Korban Begal

Hendak Berangkat Berjualan, Pedagang Bubur di Cikarang Barat jadi Korban Begal

Megapolitan
Anggaran Perubahan Logo Rumah Sehat Tak Pakai APBD, Wagub DKI: Biayanya Tidak Seberapa

Anggaran Perubahan Logo Rumah Sehat Tak Pakai APBD, Wagub DKI: Biayanya Tidak Seberapa

Megapolitan
Eks Ketua KPU Depok Terdakwa Korupsi Dijebloskan ke Rutan Sukamiskin Usai Jalani Sidang Perdana

Eks Ketua KPU Depok Terdakwa Korupsi Dijebloskan ke Rutan Sukamiskin Usai Jalani Sidang Perdana

Megapolitan
Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Megapolitan
28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

Megapolitan
Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Megapolitan
Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Megapolitan
Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.