"Enggak Mungkin DPRD Bisa Korupsi Kalau Eksekutif Enggak Ajarin"

"Enggak akan mungkin DPRD bisa korupsi kalau eksekutif enggak ajarin. Kita enggak tahu satuan tiga. Yang punya uang itu Gubernur, dia mau belanja apa aja, kita enggak tahu. Fungsi kita itu pengawasan, budgeting, legislatif," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Rabu (6/5/2015).

Hal ini berkaitan dengan kasus pengadaan alat uninteruptible power suply (UPS) yang menyeret dua anggota Dewan, Abraham Lunggana dan Fahmi Zulfikar, sebagai saksi dalam kasus itu. Prasetio mengatakan, DPRD hanyalah pihak yang membahas saja. Apalagi, DPRD tidak tahu menahu proses pengadaan sampai pada lelang. Semua itu dikerjakan oleh eksekutif.

Oleh karena itu, Prasetio merasa yakin bahwa anggota DPRD tidak terlibat dalam kasus ini. Sekalipun terlibat, jumlahnya tidak akan sebanyak pihak eksekutif. Apalagi, dua orang tersangka kasus UPS saat ini berasal dari pihak eksekutif.

"Yang terseret lebih banyak dari eksekutif daripada legislatif," ujar Prasetio.

Kepada anggota Dewan yang saat ini menjadi saksi dalam kasus UPS, Prasetio mengatakan tetap mendukung secara moril. Prasetio juga mengatakan adanya kemungkinan bantuan hukum yang diberikan DPRD kepada anggotanya yang terlibat hukum. Akan tetapi, sampai saat ini, Prasetio ingin mengamati prosesnya terlebih dulu.

"Kalau bantuan hukum itu diperlukan, kita akan membantu, kita kan teman sejawat. Minimal supporting mentalnya dia dulu. Tapi kita ikuti dulu prosesnya," ujar Prasetio.