Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda: Dua Opsi buat APTB, Sama-sama Bikin Mati

Kompas.com - 07/05/2015, 14:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan dua opsi terkait kisruh penggunaan jalur transjakarta oleh operator APTB. Namun, dua opsi tersebut ternyata sama-sama tidak menguntungkan bagi operator APBT.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi DKI Jakarta Safruhan Sinungan, menyebut bahwa dua opsi tersebut sama-sama mematikan pihak operator APTB.

"Dua opsi ini buah simalakama, pertama bapak mati, kedua ibu mati. Dua-duanya tidak untung," kata Safruhan, kepada wartawan, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).

Safruhan mengatakan, dua opsi tersebut yakni APTB dapat masuk busway dan mengangkut penumpang dari busway tetapi tidak boleh memungut biaya. Kemudian, Pemprov DKI juga tidak membayar rupiah per kilometernya atau pada pilihan opsi kedua APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan jalur terakhir koridor busway.

Safruhan menjelaskan, jika memilih opsi pertama, dampak kerugian bagi pihak operator APTB akan begitu besar. Ia tak memungkiri pihaknya juga mencari untung dalam layanan APTB tersebut.

Ia menyebut, opsi pertama sama saja artinya swasta disuruh untuk mensubsidi masyarakat. Tidak ada pilihan lain selain memilih opsi kedua meski kerugian menurutnya tetap akan terjadi. Namun, ia belum dapat menaksir kerugiannya. Safruhan menyebut cukup besar. Terkait dua opsi ini, pihaknya tak dapat menolak untuk tidak memilih.

"Saya sampaikan bukan menolak, tapi kita disuruh pilih dua opsi yang sama-sama rugi. Kalau tidak ada jalan lain, kita pilih yang kedua, tapi itu juga kan punya dampak. Kalau yang pertama rugi besar, kalau kedua rugi juga, tapi lebih kecil," ujarnya.

Safruhan menjelaskan, operator APTB mengeluarkan sekitar Rp 2 miliar untuk membeli satu unit bus. Saat ini, lanjut dia, beroperasi 187 bus APTB yang dimiliki berbagai operator. Dengan asumsi, investasi akan kembali dalam waktu tujuh tahun. Namun, diperkirakan dengan opsi ini balik modal investasi para operator bisa lebih lama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com