Kepala UP ERP: Pak Ahok Maunya Cepat, tetapi Saya Tak Mau Asal-asalan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mendesak UP ERP Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera menjalankan sistem tersebut.

Namun, Kepala UP ERP Dishub DKI Leo Amstrong mengaku sulit untuk memenuhi permintaan Ahok, sapaan Basuki. [Baca: Kendala Terbesar Kenapa ERP Belum Bisa Diterapkan di Jakarta]

"Pak Ahok maunya cepat, tetapi saya tidak mau asal-asalan," kata Leo dalam Dialog Publik tentang Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Menurut dia, sistem ERP merupakan proyek utuh yang membutuhkan proses cukup panjang. Sistem tersebut juga melibatkan banyak pemegang kebijakan (stakeholder).

"Pak Ahok minta Juni sudah bisa lelang, tetapi nyatanya belum bisa. Kami masih menunggu disahkannya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," ujarnya.

Sebagai informasi, BLUD merupakan badan yang mengatur sebuah layanan yang bersifat kedaerahan.

Dengan adanya BLUD, uang yang diperoleh dari sebuah layanan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan memperbaiki layanan.

Sehingga dalam sistem ERP, uang dari hasil pemotongan saldo tiap kendaraan melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan pula untuk transportasi.

Tujuan ERP adalah untuk membatasi penggunaan transportasi pribadi, sehingga uang retribusinya juga seharusnya digunakan untuk memperbaiki transportasi umum.

Saat ini, kata Leo, BLUD belum bisa terbentuk. Sebab prosesnya masih terkendala di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Namun, diharapkan prosesnya akan selesai secepatnya. Sehingga setelahnya UP ERP akan meneruskan prosesnya ke Biro Hukum untuk membentuk BLUD.

Proses itu kemungkinan memakan waktu dua hingga tiga minggu. Untuk menyelesaikan BLUD juga dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Karena itu, Leo berjanji untuk segera menyelesaikan urusan tersebut supaya sistem ERP memasuki waktu lelang untuk menentukan operator.