Ahok: Jangan Sampai Gaji Naik, Malingnya Jalan Terus

"Saya dari dulu mendukung semua gaji PNS, anggota DPRD, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur dinaikkan. Kalau ada pembuktian terbalik dan transaksi non-tunai, mau enggak mereka? Naik gaji kan ada aturannya, jangan naik gaji, terus korupsi lagi," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/6/2015). 

Basuki meminta semua pejabat yang gajinya naik untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor. Hal ini untuk membuktikan adanya transparansi antara pejabat dan warganya.

"Jadi, mesti seimbang, jangan gaji sudah naik, malingnya jalan terus. Sama kayak PNS DKI, gaji sudah naik, tapi sebagian oknumnya pun masih tetap nyolong. Kalau kamu sudah biasa nyolong berapa ratus juta, Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar mana bisa nolak. Kamu juga malas kalau cuma dikasih gaji Rp 100 juta," kata Basuki. 

Selain itu, menurut dia, lebih baik diterapkan aturan pelarangan tarik kontan dengan nilai di atas upah minimum provinsi (UMP). Semua transaksi keuangan harus melalui bank sehingga  Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan mudah mengawasi alur keuangan.

Saat ini, lanjut dia, masih banyak orang yang membeli apartemen atau mobil mewah dengan uang kontan. Selain itu, ada pula oknum pejabat yang membeli mobil mewah menggunakan nama sopirnya agar tidak membayar pajak.

"Kalau mau dinaikin (gajinya), saya setuju dan saya yakin negara lebih hemat kalau pejabat dinaikin gajinya. Asal mereka enggak korupsi dan enggak mark up anggaran lagi, pasti lebih hemat," kata Basuki.

Sebagai informasi, pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Jakarta, Rabu (24/6/2015). Mereka mengeluhkan uang perjalanan dinas sebesar Rp 500.000 yang diterima anggota DPRD selama ini.

Mereka meminta Mendagri meninjau ulang jumlah uang perjalanan dinas tersebut yang dirasa kurang tersebut. Selain itu, Adeksi juga meminta kenaikan beberapa tunjangan lain, seperti kenaikan uang representasi, adanya uang paket sebesar 100 persen dari uang representasi, dan kenaikan tunjangan jabatan menjadi 200 persen.