Ihwal Pejalan Kaki

KOMPAS - Kita sih senang aja kalau kopaja bisa masuk busway. Tapi dia harus tetep bisabrenti di mana aja. Kalau cuma brenti di halte transjakarta, kasian kitanya mesti jalan jauh-jauh,” begitu kira-kira kata seorang ibu saat diwawancara reporter televisi beberapa waktu lalu.

Selama ini, kopaja, seperti angkutan umum lainnya bisa berhenti di mana saja untuk menaikturunkan penumpang. Bahkan, sempat ada canda bahwa Ibu Kota merupakan terminal terbesar di dunia karena penumpang bisa turun naik angkutan umum di mana saja. Penumpang tinggal teriak ”Kiri!” atau ”Stop pinggir” dan sopir segera mengerem kendaraannya.

Banyak hal yang menyebabkan sopir angkutan umum memberhentikan kendaraan di mana saja. Karakteristik Jakarta, seperti juga kota-kota lain di Indonesia, dengan jaringan jalan yang pelik dan pusat kegiatan tersebar di mana-mana menyebabkan orang juga harus berhenti di mana saja. Namun, di antara banyak hal itu, kemalasan warga Ibu Kota untuk berjalan kaki juga sudah kebangetan. Untuk jarak beberapa ratus meter saja, mereka lebih suka naik angkutan kota, mikrolet, atau metromini dan kopaja daripada berjalan kaki.

Cuaca panas dan terik matahari menjadi alasan orang untuk berjalan kaki. Ongkos ketengan angkutan umum juga menyebabkan orang dengan gampang mengeluarkan seribu-dua ribu perak daripada menggerakkan kakinya. Di tengah kemanjaan—tepatnya kemalasan—berjalan kaki itulah kemudian tumbuh ojek.

Ojek menawarkan jasa dan semakin memanjakan warga yang malas jalan kaki. Peluang itu yang kemudian ditangkap pengelola Go-Jek dan ”menaikkan kelas” ojek di Ibu Kota. Kini, di antara ribuan sepeda motor, ojek ataupun bukan, para pengendara berjaket dan berhelm hijau Go-Jek berseliweran. Kemudian, muncul penolakan para tukang ojek tradisional terhadap kehadiran mereka. Gilirannya, polisi bersiaga mengantisipasi kemungkinan gesekan anta mereka.

Begitulah antara lain masalah di Jakarta tumbuh.

Sementara para pejalan kaki seperti luput dari perhatian Pemprov DKI Jakarta. Potret trotoar di Ibu Kota adalah cerminan bagaimana pengelola kota menghargai para pejalan kaki. Padahal, di mana pun para pejalan kaki itu ditempatkan pada peringkat utama dalam hierarki pengguna jalan. Mereka harus mendapatkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan aksesibilitas yang baik menuju pusat-pusat kegiatan, halte, terminal, dan stasiun kereta api.

Kekurangperhatian pemerintah terhadap pejalan kaki itu diikuti para pengguna jalan yang berada di hierarki di bawahnya. Para pengguna jalan yang mengandalkan mesin—baik beroda dua maupun empat—tidak terlihat menghargai pejalan kaki sebagai pengguna jalan ”paling lemah”. Zebra cross, tempat penyeberangan jalan, diserobot para pengendara sepeda motor yang berhenti di atasnya saat lampu lalu lintas menyala merah.

Di kebanyakan negara yang saya ketahui, kebijakan lalu lintas yang sama memang diberlakukan: pejalan kaki didahulukan. Prinsipnya adalah bahwa ”yang lebih lemah” harus didahulukan daripada yang lebih kuat, terutama yang bermesin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu sempat mengakui, infrastruktur untuk pejalan kaki di Jakarta belum memadai. Tetapi, untuk lebih memanusiakan warga Jakarta agar mau dan suka berjalan kaki, pernyataan saja tidak cukup. Perlu langkah lebih konkret dari Gubernur. (Agus Hermawan)

________________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Juli 2015, di halaman 27 dengan judul "Ihwal Pejalan Kaki".