Kompas.com - 07/07/2015, 12:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang semua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Basuki mengaku ingin mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan terbebas dari korupsi. 

"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada. Bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana, saya mau tahu semuanya. Kalau enggak bisa buktikan, ya enggak boleh jadi anggota BPK, dan kalian enggak boleh periksa orang karena kalian sendiri ada unsur masalah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Saat menjadi Bupati Belitung Timur, Basuki mengaku pernah "diutak-atik" oleh BPK soal gaji serta uang operasional yang dia terima. Adapun gaji pokok yang dia terima saat menjadi Bupati Belitung Timur adalah Rp 7 juta dan uang operasional Rp 50 juta-Rp 60 juta.

Bahkan, dia melanjutkan, BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur-sayuran.

"Saya mau tanya (uang) operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak? Hal ini diulang dan sudah pernah diperlakukan ke saya waktu jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006 dulu. Ada oknum BPK tanya uang beli cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila... hina sekali," kata Basuki lagi.

Oleh karena itu, ia meminta anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara, dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah enggak BPK periksa semua? Ini saya mau buka secara terbuka semua. Mana kemarin saya enggak dikasih ngomong (untuk protes opini Wajar Dengan Pengecualian dalam rapat paripurna).... Sekarang saya mau sampaikan fakta-fakta," kata Basuki.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 Januari: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 5.765 Orang

UPDATE 29 Januari: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 5.765 Orang

Megapolitan
Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Megapolitan
Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Megapolitan
Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Megapolitan
Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Megapolitan
Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Megapolitan
Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Megapolitan
BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

Megapolitan
Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Megapolitan
Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Megapolitan
514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

Megapolitan
4 Rumah Hangus Terbakar di Tebet, 25 Orang Diungsikan

4 Rumah Hangus Terbakar di Tebet, 25 Orang Diungsikan

Megapolitan
Curhat Warga Cilenggang yang Terdampak Proyek Tol Serpong-Balaraja, Jalan ke Sekolah Jadi Jauh, Minta Dibuatkan JPO

Curhat Warga Cilenggang yang Terdampak Proyek Tol Serpong-Balaraja, Jalan ke Sekolah Jadi Jauh, Minta Dibuatkan JPO

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.