"Waktu saya masih menjabat di Komisi II (DPR RI), masih ada uang kerahiman. Makanya saya marah sama Wali Kota. Ini orang sudah lama tinggal di Cisadane, saya bilang, kenapa enggak dianggarin (uang kerahiman), itu yang saya marah," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (25/8/2015).
Selain tidak diberi uang kerahiman, lanjut dia, Pemkot Tangerang juga tidak memberi solusi rusun kepada warga korban penertiban Kali Cisadane. Ia meminta publik tidak membandingkan kebijakan Wali Kota Wahidin dengan dirinya.
Sebab, Pemprov DKI memberi solusi unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada warga Kampung Pulo penertiban Kali Ciliwung.
"Dulu dia enggak mau kasih kerahiman sama rusun, karena memang enggak ada anggaran. Ya kalau gitu anda usulkan anggarannya dong ke DPRD. Kalau enggak begitu, pengusiran namanya, enggak bisa main usir gitu aja dong," kata Basuki.
Teguran Basuki kepada Wahidin diungkapkannya saat DPR memanggil Wahidin, Mei 2010 lalu. Komisi II DPR RI meminta Wahidin menjelaskan rencana penggusuran pemukiman Cina Benteng di Tangerang.
Saat itu, Basuki juga mempertanyakan anggaran yang tidak tersedia untuk memberi ganti rugi. Pemkot Tangerang seharusnya bisa memanfaatkan APBD untuk membayar ganti rugi, asal mendapat persetujuan dari DPRD setempat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.