Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boy Sadikin Minta Ahok Belajar Sejarah

Kompas.com - 29/08/2015, 08:40 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Boy Sadikin angkat bicara perihal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kebijakan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin mengizinkan pengembang untuk mereklamasi mereklamasi tambak-tambak ikan di Jakarta Utara, pada tahun 1971.

Menurut dia, tiap Gubernur DKI mengimplementasikan konsep yang berbeda untuk pembangunan Jakarta.  "Kalau konsep-konsep tersebut berdampak pada Jakarta, maka tugas Gubernur berikutnya untuk koreksi dan adjusment sesuai dengan zaman dan aturannya sendiri," kata putra sulung Ali Sadikin itu saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Sabtu (29/8/2015). 

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu mengimbau Basuki untuk mempelajari sejarah Jakarta terlebih dahulu sebelum mengomentari kebijakan Gubernur-Gubernur DKI. Ia juga meminta Basuki untuk mengkaji izin-izin serta dasar hukum yang ditengarai sebagai permasalahan perubahan peruntukkan berbagai wilayah ibu kota.

"Sebagai gubernur, saya usulkan Ahok pelajari dulu sejarah, untuk tahu kebenaran siapa yang harus bertanggung jawab. Perlu dilihat dulu, gubernur mana yang menyimpang dari masterplan yang susah payah dibuat dahulu. Terlebih, Pak Ali jadi Gubernur DKI tahun 1966, Ahok pas baru lahir tuh. Pak Ali selesai jadi Gubernur DKI tahun 1977, Ahok baru 11 tahun," kata Boy. 

Lebih lanjut, ia meminta Basuki untuk fokus bekerja ketimbang mempermasalahkan hal lain. Apabila Basuki berhasil mewujudkan Jakarta Baru sesuai janjinya saat kampanye, maka warga Jakarta akan kembali mendukungnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Bahkan, bukan tak mungkin, Basuki dapat menjadi legenda yang terus diingat baik seperti Ali Sadikin.

"Karena pahlawan disebut pejuang setelah yang bersangkutan selesai berjuang, bahkan meninggal dunia. Jangan sampai Ahok juga enggak punya konsep sendiri. Apalagi, hanya untuk diri sendiri dan konsumsi politik Pilkada 2017," kata Boy.

Sebelumnya Basuki mengatakan sudah banyak wilayah di ibu kota yang berubah peruntukkan sejak dulu. Ali Sadikin, kata Basuki, memberi izin pengembang Endang Wijaya sebagai kontraktor tunggal oleh Badan Pelaksana Otorita (BPO) Pluit sejak tahun 1971 untuk mereklamasi tambak-tambak ikan di Jakarta Utara.

Menurut Basuki, seharusnya pihak-pihak yang mengkritisinya itu juga mengkritisi langkah Ali yang memberi izin reklamasi tambak ikan di Jakarta Utara. Letak geografis Jakarta, lanjut dia, persis seperti Rotterdam Belanda, yakni 2,8 meter di bawah permukaan laut. Sehingga dibuatlah sebuah tampungan air, Waduk Pluit sekitar tahun 1980an.

"Makanya kalau saya mau berdebat sama mereka capek deh. Sekarang saya tanya, mereka pernah enggak kritik (mantan Gubernur DKI) Ali Sadikin? Saya mau tanya mereka yang pintar-pintar ngomong itu, yang suka muji-muji Ali Sadikin bikin kota Jakarta jadi hebat," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (27/8/2015) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Polisi Harap Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar Langsung di TKP

Megapolitan
Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Oknum Pejabat Kemenhub Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci untuk Buktikan Tak Selingkuh

Megapolitan
Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Kumpulkan 840.640 KTP, Dharma Pongrekun Juga Unggah Surat Dukungan untuk Perkuat Syarat Cagub Independen

Megapolitan
Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Kronologi Tabrak Lari di Gambir yang Bikin Ibu Hamil Keguguran, Pelat Mobil Pelaku Tertinggal di TKP

Megapolitan
Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Ulah Nekat Pria di Jakut, Curi Ban Beserta Peleknya dari Mobil yang Terparkir gara-gara Terlilit Utang

Megapolitan
Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com