Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Jika Target Parkir Rp 1,8 Triliun Tercapai, Gaji Juru Parkir Naik 2 Kali UMP

Kompas.com - 01/09/2015, 11:34 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah mempersiapkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur parkir on the street.

Dalam revisi aturan tersebut, juga diatur peningkatan tarif juru parkir on street hingga dua kali nilai upah minimum provinsi (UMP) 2015. 

"Kalau target pendapatan parkir on street sebanyak Rp 1,8 triliun selama setahun sudah tercapai, (gaji juru parkir) bisa dua kali nilai UMP supaya mereka cukup penghasilannya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/9/2015).

Basuki mengatakan, dengan revisi aturan itu, semua ruas jalan akan dilengkapi fasilitas terminal parkir elektronik (TPE). Pemerintah Provinsi DKI pun, kata dia, dapat sewaktu-waktu meningkatkan tarifnya.

Basuki menjelaskan, konsep pemasangan TPE adalah untuk mengendalikan jumlah kendaraan, bukan untuk meningkatkan pendapatan parkir.

"Jadi, intinya kami ingin maksa orang-orang jangan masuk ke situ. Kalau kamu parkir mahal satu jam, mau parkir di sana enggak? Enggak mau kan, kamu pasti parkir di pinggiran jalan yang tarifnya lebih murah. Nah, di tempat yang lebih murah itulah kami kasih bus tingkat gratis," kata Basuki.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, poin-poin yang direvisi berkaitan dengan hal-hal yang dinilai sudah tidak relevan, misalnya ruas jalan yang tiap tahun ke tahun mengalami perubahan.

Ada jalan yang mengalami penyempitan dan ada pula jalan yang mengalami pelebaran. Hal itu membuat aturan parkir sdah tak relevan dan harus diganti untuk mencegahnya menjadi biang kemacetan.

"Seperti di ruas Jalan Jatinegara, lokasi itu sudah tidak relevan untuk dijadikan lokasi parkir permanen, apalagi ruas jalan mengalami penyempitan dan ada penambahan jalur transjakarta. Sementara itu, di ruas Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, justru ke depan pemerintah akan memperbolehkan penggunaan bahu jalan untuk lokasi parkir karena jalan telah mengalami pelebaran," kata Andri.

Selain itu, ada pula soal revisi gaji bagi juru parkir. Saat ini, lanjut dia, juru parkir hanya menerima gaji senilai UMP. Lebih lanjut, sistem parkir akan masuk dalam aplikasi online yang terintegrasi Jakarta Smart City. Aplikasi ini akan efektif tahun depan setelah semua TPE berdiri.

TPE akan dibangun di seluruh wilayah di Jakarta, jumlahnya di 400 titik. Sementara itu, tahun ini baru akan diefektifkan 19 titik parkir yang sudah masuk dalam proses lelang. Semua TPE nanti akan dipasang kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Viral Video ART di Tangerang Lompat dari Lantai Atas Rumah Majikan, Polisi Selidiki

Viral Video ART di Tangerang Lompat dari Lantai Atas Rumah Majikan, Polisi Selidiki

Megapolitan
Maling Mengendap-endap Curi Motor di Toko Laundry Depok, Aksinya Terekam CCTV

Maling Mengendap-endap Curi Motor di Toko Laundry Depok, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
Pria Paruh Baya Cabuli 11 Bocah di Bogor, KPAI Soroti Soal Predikat Kota Layak Anak

Pria Paruh Baya Cabuli 11 Bocah di Bogor, KPAI Soroti Soal Predikat Kota Layak Anak

Megapolitan
Mitigasi Bencana, Pemprov DKI Perbanyak RTH dan Transportasi Ramah Lingkungan

Mitigasi Bencana, Pemprov DKI Perbanyak RTH dan Transportasi Ramah Lingkungan

Megapolitan
Hotman Paris Sebut Teman Vina yang Diduga Kesurupan Tak Boleh Jadi Saksi

Hotman Paris Sebut Teman Vina yang Diduga Kesurupan Tak Boleh Jadi Saksi

Megapolitan
PDI-P Bogor Tunggu Hasil Survei Internal untuk Usung Calon Wali Kota di Pilkada 2024

PDI-P Bogor Tunggu Hasil Survei Internal untuk Usung Calon Wali Kota di Pilkada 2024

Megapolitan
PKS Diperkirakan Bakal Buat Syarat Khusus jika Putuskan Usung Anies di Pilkada Jakarta

PKS Diperkirakan Bakal Buat Syarat Khusus jika Putuskan Usung Anies di Pilkada Jakarta

Megapolitan
Hotman Paris: Kami Ragu Pegi Pembunuh Vina, tapi Tak Bilang 100 Persen Bukan Pelaku

Hotman Paris: Kami Ragu Pegi Pembunuh Vina, tapi Tak Bilang 100 Persen Bukan Pelaku

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Mediasi dengan Jakpro di Kantor Komnas HAM Hari ini

Warga Kampung Bayam Mediasi dengan Jakpro di Kantor Komnas HAM Hari ini

Megapolitan
Terciduk Saat Razia, Jukir Liar Lansia: Di Rumah Cuma Bengong, Enggak Ada Kerjaan

Terciduk Saat Razia, Jukir Liar Lansia: Di Rumah Cuma Bengong, Enggak Ada Kerjaan

Megapolitan
Pria di Bogor Cabuli 11 Anak dengan Modus Penyewaan Sepeda, KPAI : Situasi Telah Dipelajari Pelaku Buat Beraksi

Pria di Bogor Cabuli 11 Anak dengan Modus Penyewaan Sepeda, KPAI : Situasi Telah Dipelajari Pelaku Buat Beraksi

Megapolitan
Siswi SLB yang Diperkosa Teman Sekelas di Kalideres Jalani Visum

Siswi SLB yang Diperkosa Teman Sekelas di Kalideres Jalani Visum

Megapolitan
Jadwal dan Alur Pra-PPDB SMPN Tangerang Selatan 2024

Jadwal dan Alur Pra-PPDB SMPN Tangerang Selatan 2024

Megapolitan
Golkar Beri Sinyal Kuat Gabung Koalisi Bogor Maju untuk Ikut Usung Dedie Rachim pada Pilkada

Golkar Beri Sinyal Kuat Gabung Koalisi Bogor Maju untuk Ikut Usung Dedie Rachim pada Pilkada

Megapolitan
Wacana Pemprov DKI soal Rusun Baru untuk Warga Kampung Susun Bayam...

Wacana Pemprov DKI soal Rusun Baru untuk Warga Kampung Susun Bayam...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com