Memanjakan Warga Jakarta dengan Produk-produk CSR

Sementara untuk RPTRA, Pemprov DKI sengaja memaksimalkan program CSR. Sebab, pembuatan RPTRA dengan skema bantuan CSR dinilai lebih efisien ketimbang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dipermasalahkan DPRD

Banyaknya CSR yang diterima oleh Pemprov DKI menjadi sesuatu yang cukup sering dipermasalahkan oleh DPRD. Sudah ada sejumlah anggota Dewan yang mempertanyakan hal tersebut. Yang terakhir berasal dari anggota Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus.

"Kita sangat sering mendengar nih. Bahwa kita sudah hampir tidak pakai APBD lagi dalam pembangunan. Sebetulnya ada rasa penasaran saya, ada berapa sih dalam setahun CSR yang teralokasi ke kita?" tanya dia saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2016, di Gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).

Bestari bertanya apakah CSR dari pihak swasta tersebut langsung masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI. Ia menilai perlu mempertanyakan hal itu.

Sebab, saat ini, masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Pemprov DKI sering menggunakan CSR dalam program pembangunannya.

"Saya agak deg-degan juga jadinya turun ke masyarakat karena masyarakat sekarang sudah paham. Kata mereka, pembangunan DKI sudah hampir 50 persen pakai CSR semua. Kita mau tahu berapa persen sebenarnya," ujar dia.

Berapa Jumlah Aset CSR yang Dimiliki Pemprov DKI? Heru membenarkan semua aset hasil CSR akan otomaris menjadi milik Pemprov DKI.

Namun, ia tidak mengetahui pasti jumlah totalnya, terutama yang diterima sejak era kepemimpinan Jokowi. Yang pasti, ia menyebut CSR tidak pernah diberikan dalam bentuk tunai.

"Sumbangannya bus, truk, dan misalnya ada perusahaan yang ingin membangun taman, ya tinggal bangun aja," ujar dia.

Meski demikian, Heru mengaku belum mengetahui pasti jumlah total CSR yang diterima. Sebab, ia mengatakan barang CSR yang diterima akan langsung masuk dan tercatat hanya di instansi yang bersangkutan. Misalnya, truk sampah di Dinas Kebersihan, ataupun taman di Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

"Jadi, tercatat langsung di dinasnya. Tidak di BPKAD," sebut Heru. Meski demikian, ia menyatakan akan segera menginvetalisir jumlah keseluruhan aset CSR sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Saefullah.

Sebagai informasi, saat rapat dengan DPRD, Saefullah mengatakan akan meminta BPKAD agar menbawa dan menjelaskan lebih rinci mengenai data-data tersebut dalam rapat yang akan datang.

"Misalnya seperti RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) itu dari mana saja, jumlahnya berapa, di mana saja," ujar dia.