Ada Laporan di Qlue Soal KJP Ditahan Guru, Camat Cakung Cek SMK Nurul Huda

Akun "utielueyellpw" melaporkan melalui aplikasi Qlue tentang hal itu. Di dalam laporannya disebut KJP itu ditahan karena ada guru yang mau mengambil uang sebesar Rp 100.000 untuk uang jalan.

"Di SMK Nurul Huda Jakarta Timur, setelah murid menandatangani buku tabungan, kartu atm dan buku tabungan langsung diambil guru. Dengan alasan mau diambil 100ribu untuk uang jalan. saat atm diminta murid, guru bilang uangnya ga bisa ditarik. ya karena memang ga bisa ditarik tunai. sampai saat ini, kartu atm beserta buku tabungan masih disimpan guru tersebut. murid jadi tidak dapat menggunakan dana KJP untuk kebutuhan sekolahnya. mohon ditindak lanjuti dan dikonfirmasi." Demikian laporan tersebut.

Namun Alamsah dan Anwar gagal bertemu dengan kepala sekolah karena yang bersangkutan sedang mengikuti pengarahan dari Kementerian Agama di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kasie Pendidikan Kecamatan Cakung, Anwar, mengatakan, untuk menindaklanjuti masalah ini besok siswa penerima KJP di sekolah itu akan dikumpulkan. Pihaknya akan menanyakan langsung kepada sekitar 60 siswa siswi penerima KJP di sekolah tersebut.

"Besok akan kita kumpulkan dan kita beri kuisioner. Nanti kita tanyakan soal KJP ini. Termasuk apakah benar ada pemotongan Rp 100.000 seperti di Qlue itu," kata Anwar kepada Kompas.com, di sekolah tersebut, Kamis sore.

Menurut Anwar, masalah yang saat ini diketahui adalah dari 60 siswa penerima KJP ada dua orang yang belum dapat menggunakan "kartu sakti" tersebut karena kode nomor rekeningnya berbeda. 

Siswa dikumpulkan

"Jadi besok itu, selain menanyakan siswa, kita akan menanyakan guru-guru. Kita kumpulkan dulu nih kedua belah pihak, kita jadi wasitnya kita kasih kuesioner. Nanti kita lihat, benar enggak ada pemotongan (KJP) itu. Guru-gurunya juga ada yang ngaku enggak. Kalau misalnya murid bilang enggak ada, dan guru juga bilang enggak ada, berarti laporan Qlue-nya yang enggak benar," ujar Anwar.

Namun, Anwar mengatakan, pengisian kuesioner bagi siswa kemungkinan akan dilakukan di rumah, bukan di sekolah. Dengan demikian orangtua siswa juga mengetahui jawaban anaknya sehingga sinkron.

"Siswa kita lindungi. Kita jamin enggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kita tampung mereka di sekolah negeri," ujar Anwar.

Kompas.com mencoba mengkonfirmasi laporan tersebut ke pihak sekolah dengan menunjukkan laporan melalui aplikasi Qlue ke seorang petugas tata usaha SMK Nurul Huda.

Namun pegawai tersebut menolak berkomentar. "Besok datang lagi saja, dengan kepala sekolahnya," ujar pegawai berpakaian baju pramuka tersebut di ruang TU.

Beberapa siswa yang ditanya Kompas.com pun mengaku tidak tahu tentang adanya KJP yang ditahan atau pemotongan sebesar Rp 100.000. Namun beberapa siswa mengaku belum menerima. Yang lain mengaku sedang mengurus KJP atau tidak mendapat KJP karena orangtuanya memiliki KTP non-DKI.

"Saya enggak tahu (adanya pemotongan) itu. Kalau saya sudah dapat KJP dari sebulan lalu," ujar seorang siswi dengan jawaban ragu-ragu.