Dialog Warga, Kunci Penertiban Lahan

Mayoritas publik Ibu Kota sepakat jika komunikasi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan warga penghuni lahan menjadi kunci penting kelancaran proses penertiban. Bagian terbesar responden (60 persen) berpendapat, sosialisasi jauh-jauh hari dan diskusi bersama warga terdampak adalah cara terbaik sebelum penertiban dijalankan.

Simaklah pendapat Jumadi (40), warga Kalideres, Jakarta Barat. "Musyawarah dan sosialisasi sejelas-jelasnya. Saya yakin tanpa digusur pun mereka pasti mau karena pada dasarnya mereka sadar berada di tanah yang bukan haknya," katanya. Lebih jauh Jumadi menengarai bahwa jika ada penolakan warga, itu menandakan sosialisasi atau pendekatan kurang dijalankan memuaskan oleh Pemprov.

Hal yang menjadi poin penting penggusuran adalah soal relokasi dan lokasinya. Relokasi yang masih berada di sekitar daerah yang digusur dan dekat dengan sekolah serta tempat mencari nafkah adalah hal penting yang harus dipertimbangkan Pemprov.

Kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2015 ada 30 kasus penggusuran di DKI Jakarta. Tujuannya beragam, tetapi bagian terbesar penggusuran (40 persen) dimaksudkan untuk normalisasi wilayah perairan, seperti sungai dan waduk.

Selebihnya, penggusuran dilakukan untuk pembangunan waduk, taman kota, jalur hijau, jalan tol, MRT, hingga pembangunan rumah/kantor TNI/Polri, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Dua ketentuan yang mengatur pendirian bangunan di sempadan sungai adalah PP No 38/2011 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8/2007. Dalam dua aturan ini disebutkan dengan jelas larangan mendirikan bangunan pada ruang milik sungai, danau, atau waduk.

Penertiban sungai

Dalam opini mayoritas publik Jakarta (83,3 persen), bangunan-bangunan yang melanggar aturan ini salah satu penyebab banjir di Jakarta. Meski bukan penyebab utama banjir, hampir seluruh publik mengamini rumah di sempadan sungai harus ditertibkan.