Kompas.com - 22/10/2015, 14:26 WIB
Ilustrasi. Pusat perbelanjaan. Kompas.com/ Ronny Adolof BuolIlustrasi. Pusat perbelanjaan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut saat ini ada sekitar 550 hektar lahan di Jakarta yang digunakan untuk pusat belanja alias mal. Menurut Walhi, jumlah tersebut membuat Jakarta tercatat sebagai kota besar dengan luas lahan untuk penggunaan mal terbesar di dunia.

"Sampai tahun 2013, penggunaan lahan untuk mal paling luas di dunia itu di Jakarta. Ada 550 hektar. Itu mal doang. Mal saja sudah ngabisin 550 hektar, belum lagi untuk superblock dan segala macam," kata Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin saat acara konsultasi publik rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta, di Balai Kota, Kamis (22/10/2015).

Menurut Muttaqin, luas area untuk penggunaan mal itu sangat tidak ideal bila dibandingkan dengan luas total wilayah Jakarta secara keseluruhan.

Sebab, luas area untuk penggunaan mal sangat tidak sebanding dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air. "Sampai saat ini ruang terbuka hijaunya cuma 8 persen," ujar dia.

Muttaqin menilai masifnya pembangunan tanpa mengindahkan aspek lingkungan itu semakin diperparah dengan penggunaan air tanah secara berlebihan.

Ia menyebut dua faktor itulah yang membuat semakin menurunnya permukaan tanah di Jakarta. Menurut Muttaqin, penurunan permukaan tanah merupakan penyebab utama banjir rob.

"Penelitian dari ITB menyebutkan dampak dari mencairnya es di kutub terhadap Indonesia hanya 0,3 sentimeter. Jadi banjir rob di Jakarta bukan karena itu, tetapi karena pembangunan yang tidak teratur dan air tanah yang disedot terus," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Muttaqin melihat situasi akan bertambah parah apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memaksakan untuk melakukan reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebab, ia menyebut reklamasi akan menyebabkan terjadinya proses perlandaian sungai-sungai akibat tekanan arus laut dari Teluk Jakarta.

Karena itu, ia menegaskan, Walhi tetap menolak dilakukannya reklamasi. Muttaqin menilai, hal yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah membereskan persoalan mendasar yang ia kemukakan sebelumnya, yakni membangun banyak daerah resapan air dan berupaya mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan.

"Kalau (reklamasi) dipaksakan, dampak ke daratannya agak berat. Pemerintah harus beresin ini dulu," ujarnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Mayat Seorang Pria Ditemukan Mengapung di Bendungan ATR Bekasi

Megapolitan
Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Viral, Video Anak Kecil Curi Uang dari Kotak Amal di Kalideres

Megapolitan
Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

Megapolitan
Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Megapolitan
Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X