Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Pengelola TPST Bantargebang

Kompas.com - 26/10/2015, 14:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah meminta Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Tito Karnavian dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi, PT Godang Tua Jaya (GTJ). 

"Sekda (Sekretaris Daerah Saefullah) yang bersurat kirim ke PPATK dan saya minta Kapolda kalau kami ingin tahu aliran dana mereka (PT GTJ) ke mana. Ada uang satu tahun yang dibayar DKI Rp 400 miliar ke GTJ itu keluar ke siapa saja," kata Basuki di Balai Kota, Senin (26/1/2015). 

Selain itu, ia juga sudah mulai menyelidiki keterlibatan anggota DPRD Bekasi di dalamnya. Basuki mengaku ingin mengetahui apakah ada anggota DPRD yang menjadi pengurus di PT GTJ. (Baca: Pengelola TPST Bantargebang Bantah Tudingan Ahok soal Kongkalikong)

Basuki menengarai ada oknum anggota DPRD Bekasi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) menerima aliran dana PT GTJ.

"Makanya saya terima kasih sekali sama DPRD Bekasi yang bantu saya. Saya kasih SP (surat peringatan) 1 untuk PT GTJ, mereka ribut dan semakin ribut makin membuktikan bahwa GTJ wanprestasi," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI tidak perlu membayar uang sebesar itu kepada PT GTJ. Terlebih tanah TPST Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI.

Sejak kerjasama dengan Pemprov DKI tahun 2008, PT GTJ belum juga membuat teknologi pengelolaan sampah dengan gasifikasi, landfill, and anaerobic digestion (Galvad). Sedangkan tipping fee (biaya pengangkutan sampah) terus dibayar DKI ke PT GTJ.

"PT GTJ dibayar DKI Rp 400 miliar tiap tahun tapi kerjanya ngaco. Makanya orang Bekasi mengeluh dan pertanyaan saya, pernah enggak DPRD Bekasi ribut sama GTJ? Sekarang selidiki saja nama-nama anggota DPRD Bekasi yang terlibat sama GTJ," kata Basuki.

Jika kontrak kerjasama antara Pemprov DKI dan PT GTJ sudah putus, lanjut dia, Pemprov DKI akan mengalokasikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi. (Baca: Pengelola TPST Bantargebang: Kalau Ahok Bilang Kita Terima Rp 400 M Itu Fitnah)

Ia memastikan dana hibah langsung masuk ke APBD Pemkot Bekasi, bukan ke kelompok tertentu lagi.

"Coba saja kalau punya waktu, selidiki (anggota) DPRD bekasi yang teriak-teriak itu siapa. Apa dulunya pernah enggak terlibat di (PTSP) Bantargebang?," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com