Pembelian Lahan RS Sumber Waras Akan Dibawa ke Jalur Hukum

Kompas.com - 28/10/2015, 13:21 WIB
Kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta ke RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2015). Kunjungan dilakukan untuk mengecek lahan milik RS Sumber Waras yang dibeli oleh Pemprov DKI yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan terindikasi merugikan negara. Kompas.com/Alsadad RudiKunjungan anggota DPRD DKI Jakarta ke RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (19/8/2015). Kunjungan dilakukan untuk mengecek lahan milik RS Sumber Waras yang dibeli oleh Pemprov DKI yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan terindikasi merugikan negara.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan melaporkan indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras ke lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan ke lembaga penegak hukum merupakan rangkaian lanjutan setelah Panitia khusus DPRD DKI Jakarta untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Pansus LHP BPK) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2014 menyerahkan rekomendasi hasil kerjanya ke BPK Perwakilan DKI Jakarta, Rabu (28/110/2015).

Rekomendasi berisi permintaan agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap indikasi kerugian daerah yang terjadi saat pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras pada Desember 2014.

"Selain meminta agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan, setelah ini kami juga akan menyampaikan laporan pansus aparat penegak hukum, baik KPK, Polri, dan juga Kejaksaan Agung. Nantinya masa kerja pansus dilanjutkan sambil mengawasi dan menindaklanjuti laporan ini," kata Ketua Pansus LHP BPK, Triwisaksana, di kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta.

"Mungkin dalam pekan ini atau pekan depan," ujar dia.

Sani, sapaan Triwisaksana, menilai indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras perlu dibawa ke ranah hukum karena nilai dugaan kerugiannnya cukup besar, yakni mencapai Rp 191 miliar.

Ia menilai nilai tersebut jauh lebih tinggi dari kasus-kasus korupsi dalam penyelenggaraan keuangan daerah yang sudah pernah terjadi.

"Kasus yang lain bahkan sudah masuk ke ranah hukum. Karena itu kasus ini kita minta ke aparat penegak hukum agar mengusut kasus ini secara proaktif," kata Sani.

Selain itu, Sani menilai perlunya pihaknya melaporkan indikasi kerugian daerah dalam pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras ke lembaga penegak hukum bertujuan untuk membuktikan ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang sering melontarkan  transparansi dan akuntabilitas keuangan.

"Karena di DKI Jakarta ini penyerapan anggarannnya rendah, alasannnya lebih baik tidak terserap daripada dikorupsi," ujar Sani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Megapolitan
Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X