Jaksa Akan Dalami Peran Komisi E DPRD DKI Jakarta di Proyek UPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Tasjrifin MA Halim mengatakan, dalam persidangan akan terungkap lebih jauh peran Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta HM Firmansyah dan anggotanya, Fahmi Zulfikar Hasibuan dalam proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 25 sekolah SMA/SMKN.

Dalam dakwaan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Alex Usman, disebutkan bahwa Fahmi dan Firmansyah mengarahkan agar proyek pengadaan UPS masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.

"Nanti akan didalami dalam persidangan," ujar Jaksa Tasjrifin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Tasjrifin mengatakan, dalam dakwaan telah diuraikan perbuatan Alek selaku terdakwa dan peran Komisi E DPRD DKI Jakarta. Ia menambahkan, dalam persidangan nantinya akan terungkap melalui sejumlah bukti dan saksi dalam persidangan.

"Terdakwa selaku PPK telah memasukkan UPS dalam anggaran perubahan. Itu kan dibantu pula dengan pihak-pihak lain di Komisi E," kata Jaksa Tasjrifin.

Dalam kasus ini, perbuatan Alex diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 81.433.496.225. Dalam dakwaan, Alex berencana menjadikan UPS sebagai sebagai barang pengadaan di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Padahal, Sukdin Dikmen tidak pernah mengajukan permohonan anggaran atau dana untuk pengadaan UPS. Alex kemudian melakukan pertemuan dengan Fahmi Zulfikar Hasibuan yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar).

"Dalam pertemuan tersebut membicarakan supaya dianggarkan pengadaan UPS dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dengan harga perunitnya sebesar Rp 6 miliar," kata Jaksa Tasjrifin.

Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo dan Marketing PT Offistarindo Adhiprima Sari Pitaloka. Dalam kesempatan itu, Fahmi meminta fee 7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 300 miliar jika anggaran UPS berhasil dikabulkan.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Fahmi kemudian bekerjasama dengan Firmansyah dengan mengajukan pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Namun, pengadaan tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD mitra hingga akhirnya disetujui dan dituangkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 Dalam pengadaan UPS, Harry Lo bekerjasama dengan CV Harjady dari CV Istana Multimedia Center dan Zulkarnaen Bisri dari PT Duta Cipta Artha untuk menjadi distributor UPS.

Alex dan Harry sepakat meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang, padahal proses lelang belum dilakukan. Setelah itu, dibuatlah sejumlah dokumen untuk pengusulan pelelangan UPS seolah-olah diajukan oleh perusahaan-perusahaan itu.

Para distributor pun masing-masing menerima uang dari sejumlah perusahaan di bawah koordinasinya. Uang yang masuk ke PT Offistarindo Adhiprima dan PT Istana Multimedia Center dikeluarkan dengan berbagai transaksi. Sesuai kesepakatan awal, PT Offistarindo Adhiprima menyediakan fee sebesar 7 persen atau Rp 21 miliar untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Dengan cara beberapa kali menyerahan uang secara tunai yang dibungkus dengan bungkusan warna coklat seperti kertas satu rim yang dimasukan ke dalam tas kecil warna hitam. Selanjutnya diberikan kepada Ahmad Marzuki, security rumah kost milik anak Terdakwa Alex Usman," kata Jaksa.

Uang tersebut sempat beberapa kali berpindah tangan, dan akhirnya diserahkan kepada Firmansyah melalui kakanya, Trisnawati.

Atas perbuatannya, Alex diancam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.